Operasi Militer di Papua Lukai Warga Sipil, PGI Serukan Penghentian Aksi Bersenjata

TRIBUNNEWS.COM, WAMENA – Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) menyuarakan keprihatinan mendalam terhadap pecahnya operasi militer di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah.

PGI menyoroti dampak langsung operasi ini terhadap warga gereja dan masyarakat sipil, termasuk anak-anak.

Sekretaris Umum PGI, Pdt Darwin Darmawan, dalam pernyataan resminya, menyebut pihaknya telah menerima laporan dari Gereja Kemah Injil mengenai operasi militer yang terjadi pada Selasa (13/5/2025) sekitar pukul 04.00 WIT.

Aksi bersenjata itu berlangsung di tiga kampung, yakni Sugapalama, Jaintaapa, dan Ndugusiga, yang berada di antara Distrik Sugapa dan Hitadipa.

Menurut laporan yang diterima PGI, sejumlah warga sipil menjadi korban dalam operasi tersebut.

Seorang anak laki-laki berusia 7 tahun bernama Minus Jegeseni mengalami luka di bagian telinga kanan akibat serpihan peluru.

Baca juga: Profil Mgr Bernardus Bofitwos Baru, Orang Asli Papua yang Ditahbiskan Jadi Uskup Timika

Sementara itu, seorang perempuan dewasa bernama Junite Zanambani mengalami luka di lengan kanan.

PGI menilai tindakan militer yang menyasar pemukiman sipil dan berdampak pada jemaat sebagai pelanggaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan prinsip hak asasi manusia (HAM).

Menanggapi situasi ini, PGI menyampaikan tiga seruan penting kepada pemerintah:

1. Penghentian Segera Operasi Militer di Wilayah Sipil

PGI mendesak agar seluruh aksi bersenjata dihentikan untuk mencegah jatuhnya korban lebih lanjut.

Penghentian operasi diperlukan agar lembaga medis, pemerintah daerah, serta organisasi kemanusiaan dapat bergerak memberikan bantuan dan perlindungan kepada warga.

2. Pemulihan Keamanan dan Pemulangan Warga Gereja

Pemerintah diharapkan segera memulihkan situasi keamanan di kampung-kampung terdampak serta memfasilitasi pemulangan warga gereja yang terpaksa mengungsi akibat konflik bersenjata.

3. Dialog Damai yang Difasilitasi Pemerintah

PGI mendorong terbentuknya ruang dialog damai yang demokratis dan bermartabat, difasilitasi oleh pemerintah pusat dan daerah.

Dialog ini harus melibatkan semua pihak yang terlibat dalam konflik, dengan tujuan utama menciptakan rekonsiliasi dan perdamaian yang berkelanjutan di Tanah Papua.

“Sudah saatnya semua pihak menempatkan nilai-nilai kemanusiaan di atas segalanya. Warga sipil, terutama anak-anak dan perempuan, tidak boleh terus menjadi korban konflik yang tak kunjung usai,” tegas Pdt. Darwin.

PGI menutup pernyataannya dengan harapan agar pemerintah bertindak cepat dan tegas demi menjamin keamanan, serta memastikan hak hidup damai bagi seluruh rakyat Papua, khususnya warga gereja yang terdampak konflik bersenjata. (Tribun Papua/Noel Iman Untung Wenda)