Selain Siswa Nakal, Kini Dedi Mulyadi Bakal Kirim Maling Kelas Teri ke Barak Militer Mulai Juni

TRIBUNNEWS.COM - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menjadi sorotan dengan program pendidikan berkarakter usulannya yang mengirim para siswa nakal ke barak militer.

Tak berhenti di situ, kini Dedi Mulyadi mengusulkan bahwa para pelaku pencurian 'kelas teri' juga dikirim ke barak militer untuk menjalani pembinaan oleh TNI.

Pria yang akrab disapa Kang Dedi Mulyadi (KDM) itu ingin menerapkan keadilan restorative justice bagi pelaku pencurian kecil dengan nilai kerugian di bawah Rp 10 juta.

Hal itu disampaikan Dedi Mulyadi saat memberi sambutan dalam acara pengukuhan pengurus masyarakat adat budaya 'Danghyang Rundayan Talaga' di Kecamatan Talaga, Kabupaten Majalengka, Jabar, pada Senin, (12/5/2025).

"Nu maling di bawah Rp 10 juta daripada di penjara mending keneh di ka barak militer keun. (Pencuri di bawah Rp 10 juta daripada di penjara, lebih baik dibawa ke barak militer)," kata Dedi Mulyadi dalam sambutannya, Senin, dilansir TribunJabar.id.

Baca juga: Verrell Bramasta Kena Ulti Bupati Purwakarta gegara Kritik Pendidikan Militer bagi Siswa Nakal

Menurut Dedi Mulyadi, pendekatan keadilan restorative justice ini bertujuan untuk mengurangi beban biaya penanganan hukum yang justru lebih mahal dibandingkan dengan nilai kerugian dari tindak pencurian itu sendiri.

Dicontohkan KDM, pencurian dengan kerugian Rp3 juta bisa menghabiskan biaya hingga Rp 50 juta untuk proses penyelidikan, penuntutan, persidangan, dan penjara.

“Malingna Rp 3 juta, biayana beak Rp 50 juta, mending keneh urang barak militer keun, sina kuli manggul, sina kuli macul, sina kuli bopon, sina kuli tandur, sina kuli nembok, sina kuli nyemen. (Pencuriannya hanya Rp3 juta, biayanya habis Rp50 juta, lebih baik kita bawa ke barak militer, suruh mereka jadi pekerja angkut, mencangkul, mengangkut, menanam, membangun dinding, dan mengaduk semen)," jelas KDM.

Dedi Mulyadi menilai bahwa para pelaku pencurian kecil sebaiknya diberikan sanksi berupa pelatihan keterampilan dan kerja sosial di markas TNI.

Hal tersebut akan memberi kesempatan kepada mereka untuk menjadi lebih produktif, daripada hanya mendekam di penjara.

“Koruptor mah penjarakeun, maling hayam mah bebaskeun. (Koruptor dipenjara, tetapi pencuri ayam dibebaskan)," sebut Dedi Mulyadi.

Baca juga: Sosok Adhel Setiawan, Wali Murid yang Laporkan Dedi Mulyadi ke Komnas HAM Perkara Pendidikan Militer

Dedi Mulyadi juga mengaku bahwa dirinya sedang merencanakan kerja sama dengan Polda Jabar untuk mengimplementasikan konsep keadilan restoratif ini. 

Program tersebut dijadwalkan akan mulai berjalan pada Juni-Juli mendatang dengan melibatkan para bupati di Jabar.

“Ke aya kerjasama sareng polda Jabar. Aya nu dikenal restorative justice, (Akan ada kerja sama dengan Polda Jabar. Ada yang dikenal sebagai keadilan restoratif)," ungkap sang gubernur.

Program ini diharapkan bukan hanya memberikan solusi yang lebih efektif dan efisien dalam penanganan kasus pencurian kecil, melainkan juga membantu mengurangi angka kemiskinan.

Dijelaskan Dedi Mulyadi, saat seorang pencuri kecil dipenjara, keluarganya akan kehilangan tulang punggung, anak-anaknya bisa putus sekolah, dan akhirnya kemiskinan baru akan muncul.

“Lamun jelma letik di penjarakeun, maling na ukur maling hayam, pamajikan na eweuh nu ngusahakeun. Rek timana usahana, budak na ke eweuh nu sakolakeun. (Jika orang kecil dipenjara hanya karena mencuri ayam, istrinya tidak akan ada yang mencari nafkah. Lalu dari mana penghidupan keluarganya? Anaknya nanti tidak ada yang membiayai sekolah)," papar Dedi Mulyadi.

"Ke jumlah kemiskinan anyar bakal lewih loba tinu materi nu di paling na. (Efek domino dari penjara masyarakat kecil itu akan menimbulkan jumlah angka kemiskinan yang tinggi dibanding materi yang dicuri)," sambungnya.

Dengan konsep ini, Dedi Mulyadi pun berharap dapat menghadirkan keadilan yang lebih manusiawi, mengutamakan pembinaan ketimbang hukuman yang hanya menambah beban sosial.

Kirim ASN Mager ke Barak Militer

Sebelumnya, Dedi Mulyadi mengatakan bahwa pembinaan karakter di barak militer juga akan menargetkan orang dewasa pembuat onar, termasuk aparatur sipil segara (ASN) malas.

“Mereka (pelajar) baik-baik saja, pertumbuhannya semakin baik, semakin disiplin. Makannya juga semakin lahap, sudah meninggalkan kebiasaan merokok, meninggalkan kebiasaan minum (miras), dan lainnya. Sudah berjalan dengan baik,” ujar KDM, saat ditemui wartawan di Kantor Gubernur Gedung Bale Jaya Dewata, Kota Cirebon, Jabar, Rabu (7/5/2025), dilansir TribunJabar.id.

Menurut Dedi Mulyadi, efektivitas program barak militer sangat bergantung pada peran keluarga dalam meneruskan pola hidup disiplin di rumah.

“Sistem itu tidak akan ada artinya bilamana mereka pulang ke rumahnya masing-masing, sistem di rumahnya tidak diubah,” tuturnya.

Lebih lanjut, Dedi Mulyadi menjelaskan bahwa ke depan, program barak militer juga akan menyasar kelompok orang dewasa yang memiliki perilaku menyimpang, seperti pemabuk, suami yang tidak menafkahi keluarga, hingga ASN yang malas bekerja.

“Saat ini untuk para pelajar, yang berikutnya targetnya adalah orang-orang dewasa. ASN-ASN malas juga menjadi target kita,” ucap KDM.

Baca juga: Dikritik soal Pendidikan Militer, Dedi Mulyadi Balik Tantang Komnas HAM Tangani Siswa Nakal

Dedi Mulyadi menyebutkan bahwa pendekatan ini diperlukan karena persoalan kriminal dan penyimpangan sosial tidak bisa diselesaikan hanya dengan hukuman penjara.

Untuk diketahui, uji coba program pendidikan militer ini sudah dimulai dengan dikirimnya 39 siswa SMP yang dianggap nakal ke Resimen Artileri Medan 1/Sthira Yudha, Batalyon Armed 9 di Bungursari, Purwakarta, Jabar, pada Kamis (1/5/2025) lalu.

Disusul pada Senin (5/5/2025), sejumlah siswa yang dianggap nakal telah dikirim ke barak militer di Depo Pendidikan (Dodik) Bela Negara Rindam III/Siliwangi, Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jabar.

Mereka akan menjalani pendidikan karakter dan kedisiplinan selama 14 hari.

Lanjut pada Selasa (6/5/2025), sebanyak 30 siswa dari berbagai sekolah dikirim ke Batalyon Infanteri Raider 300/Braja Wijaya di Kabupaten Cianjur, Jabar, guna menjalani pembinaan oleh TNI agar terbentuk karakter yang lebih disiplin.

Program pendidikan berkarakter ini merujuk pada Surat Edaran (SE) Nomor: 43/PK.03.04/KESRA tentang 9 Langkah Pembangunan Pendidikan Jawa Barat. 

Kriteria siswa yang dikategorikan nakal atau bermasalah ini antara lain, sering terlibat tawuran pelajar, kecanduan bermain gim, merokok, mabuk, balapan motor, menggunakan knalpot brong, dan perilaku tidak terpuji lainnya.

Selama mengikuti pendidikan berkarakter di markas TNI, para siswa mendapat pendampingan oleh psikolog dan petugas kesehatan untuk memastikan aspek emosional serta fisik mereka tetap terjaga.

Para siswa pun akan tetap mendapat pendampingan dari sekolah maupun Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jabar.

Selain sekolah, para orang tua siswa juga akan dimintai persetujuan secara lisan, dan menandatangani surat sebagai persyaratan tertulis untuk mengikutsertakan anaknya dalam program pendidikan karakter ini.

Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul Dedi Mulyadi Usul Maling 'Kecil' Tak Dipenjara, tapi Dibawa ke Barak Militer: Maling Hayam Bebaskeun

(Tribunnews.com/Nina Yuniar) (TribunJabar.id/Adhim Mugni Mubaroq/Eki Yulianto)