Potret 2 Siswa SMP di Purwakarta saat Jalani Ujian Akhir Sekolah di Barak Militer

TRIBUNNEWS.COM - Puluhan siswa SMP di Purwakarta menjalani pendidikan militer di Artileri Medan 1 Sthira Yudha, Batalyon Artileri Medan 9, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat.

Mereka menjalani program gagasan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi soal pendidikan militer untuk mengatasi siswa nakal.

Saat menjalani program ini, ada dua siswa SMP yang duduk menyendiri sambil ditemukan dua prajurit TNI.

Ternyata, dua siswa SMP tersebut tengah mengikuti Ujian Akhir Sekolah (UAS).

Dua prajurit TNI juga terlihat ikut mengawasi keduanya saat mengerjakan tes.

Tak hanya itu, keduanya juga diawasi guru masing-masing.

Mengutip TribunJabar.id, guru-guru lainnya juga hadir, tapi untuk memberikan semangat terhadap pelajar lain yang menjalani program pendisiplinan ini.

Sementara itu, Bupati Purwakarta, Saepul Bahri bin Zein menuturkan, program ini dirancang sebagai bentuk pendidikan karakter.

Para pelajar akan digembleng dengan 60 persen materi pendidikan kedisiplinan.

Sementaranya sisanya, soal wawasan kebangsaan, cinta tanah air, nilai-nilai kepahlawanan, kerohanian, materi pelajaran, hingga bimbingan konseling dan psikologis.

“Ini bukan hukuman, tapi pembentukan karakter."

Baca juga: 39 Siswa SMP di Purwakarta Jalani Pendidikan Militer, Dedi Mulyadi Ingin Kurangi Kenakalan Pelajar

"Kami ingin mereka pulang sebagai pribadi yang lebih kuat, lebih disiplin, dan mencintai bangsa,” ucap pria yang akrab dipanggil Om Zein itu.

Sebelumnya diberitakan, sebanyak 39 dari 40 siswa sekolah menengan pertama (SMP) bakal menjalani pendidikan ala militer di Resimen Artileri Medan 1 Sthira Yudha, Batalyon Armed 9, yang terletak di Jalan Raya Sadang-Subang, Desa Ciwangi, Kecamatan Bungursari, Purwakarta, Kamis (1/5/2025). 

Selama 14 hari, mereka akan jalani pembinaan intensif dalam lingkungan militer dengan tujuan membentuk kedisiplinan, tanggung jawab, dan akhlak mulia.

Mengutip TribunJabar.id, para siswa tersebut merupakan peserta program pendidikan karakter khusus yang digagas pemerintah daerah bagi pelajar yang dinilai sulit diatur oleh sekolah dan keluarga.