Kemendagri: Seluruh Pengisian Keanggotaan DPR Papua Dilakukan Transparan dan Adil
Ribka mengatakan saat ini proses pengesahan masih ditunda, karena adanya gugatan hukum yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura
lihat foto
KOMPAS.com/Dhias Suwandi
TRANSPARAN - Pemerintah memastikan proses pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) periode 2024-2029 melalui mekanisme pengangkatan berjalan dengan transparan dan adil.
Untuk tiga provinsi lainnya, yakni Papua Barat, Papua Barat Daya, dan Papua, saat ini masih dalam proses penyelesaian perkara di PTUN Jayapura dan PT TUN Manado.
Sedangkan untuk Provinsi Papua Pegunungan, proses klarifikasi dan koordinasi lanjutan akan segera dilakukan, mengingat gubernur dan wakil gubernur terpilih baru saja dilantik pasca-putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sengketa hasil pemilihan kepala daerah.
"Ini merupakan bagian dari komitmen kita untuk menghormati hak-hak politik Orang Asli Papua dan memperkuat tata kelola pemerintahan daerah di Tanah Papua," tandasnya.
Baca Juga
| Wamendagri Bima Arya Serukan Komitmen Nyata Pemda dalam Pendanaan Lingkungan Hidup |
|
|---|
| Wamendagri Ribka Haluk Lepas Distribusi Logistik PSU Gubernur dan Wagub Papua |
|
|---|
| Beda Pandangan Menko, DPR, dan Wamendagri soal Fenomena Bendera 'One Piece' |
|
|---|
| Sriwijaya Air Terbang ke Wamena, Ribka Haluk: Langkah Strategis untuk Kesejahteraan Papua Pegunungan |
|
|---|
| Daftar 10 RUU Kabupaten dan Kota yang Disetujui Komisi II DPR dan Pemerintah |
|
|---|
![[FULL] Kesaksian Murid yang Belajar di Markas PKI sebelum G30S, Ungkap Kondisi Sumur Lubang Buaya](https://img.youtube.com/vi/Y9-ffUbZuwc/mqdefault.jpg)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.