Viral Kantor Kelurahan Jatiraden Sebar Proposal Minta Jatah AC ke Bos Kasur, Lurah Mengaku Bersalah

TRIBUNNEWS.COM - Sebuah unggahan foto proposal sumbangan pengadaan air conditioner atau AC yang diduga disebarkan oleh Kelurahan Jatiraden, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, viral di media sosial.

Tampak proposal tersebut terbungkus amplop cokelat dengan kop surat tertulis alamat kantor di Jalan Camar, RT 03/07, Kelurahan Jatiraden, Kecamatan Jatiraden.

Pada halaman judul terdapat logo Kota Bekasi dengan semboyan Kota Patriot.

Dalam proposal bernomor 23/CSR/Kl.Jrd/2025 tersebut, tertulis pengadaan AC itu ditujukan kepada pengusaha yang dinamai Bos Kasur.

Terdapat stempel asli yang dibubuhkan tepat pada tanda tangan Agus Budiyanto selaku Lurah Jatiraden.

Proposal ini ditandatangani langsung oleh Lurah Jatiraden Agus Budiyanto pada Maret 2025.

Pada halaman isi tertulis Kantor Kelurahan Jatiraden sudah menempati gedung baru yang cukup luas dilengkapi banyak ruangan.

Namun, karena sarana dan prasarana pendukung kantor itu masih belum memadai, pihak kelurahan pun mengajukan permohonan bantuan berupa AC.

Dengan alasan, pihak kelurahan masih kekurangan AC di lokasi gedung baru.

Proposal ini kemudian viral setelah diunggah oleh akun Facebook, Eckha Luphcats Moslemorphosis.

Dikutip dari Kompas.com, akun yang diduga pengusaha furnitur alias Bos Kasur ini mengeluhkan tindakan kantor kelurahan yang kerap meminta sumbangan ke perusahaannya.

Baca juga: Pemkot Bekasi Akan Panggil Oknum Lurah yang Viral Minta Pengadaan AC ke Bos Kasur

Wali Kota Bekasi buka suara

Menanggapi viralnya proposal pengadaan AC ke Bos Kasur yang mengatasnamakan Kelurahan Jatiraden, Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Tjahyono pun angkat bicara.

Dia mengaku telah menginstruksikan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bekasi untuk melakukan pemeriksaan terhadap Agus Budiyanto.

“Jika terbukti ada pelanggaran aturan atau prosedur, sanksi administratif akan diberikan kepada pihak yang bertanggung jawab,” kata Tri pada Selasa (11/3/2025), dikutip TribunBekasi.com.

Selanjutnya, Tri menegaskan segala kebutuhan sarana dan prasarana kantor pemerintahan harus dianggarkan melalui APBD atau mekanisme resmi yang sesuai aturan.