Tanahnya Dibangun Rumdin Wali Kota dan Kantor Otonom Jayapura, Pemilik Hak Ulayat Minta Ganti Rugi

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Hendrik Rewapatara

TRIBUNNEWS.COM, JAYAPURA - Penjabat Wali Kota Jayapura, Frans Pekey akan berdialog secara langsung dengan pemilik hak ulayat tersebut.

Inid dilakukan untuk merespon aksi pemalangan yang dilakukan ahli waris di Kantor Wali Kota.

Frans Pekey mengatakan, pihaknya akan mengundang pihak terkait untuk berbicara mengenai lokasi tersebut.

"Mengenai pelepasan itu ada pihak lain yang perlu diundang untuk duduk sama-sama untuk bicarakan ini," ujar Frans Pekey kepada wartawan, Senin (2/10/2023).

Baca juga: Tiga Kali Tak Ikut sidang Etik, Anggota KPU Kota Jayapura Dijatuhi Sanksi

Menurutnya, walaupun secara hukum pemerintah Kota Jayapura sudah memiliki dokumen.

"Jadi untuk memastikan itu, sesuai tuntutan maka kami butuh waktu, untuk duduk sama-sama. Untuk mencari tau kebenaranya, karena kebenaran bisa dibuktikan dengan data dan dokumen," ungkapnya.

Pekey mengatakan, pihaknya akan konsisten untuk lakukan pertemuan secepatnya.

 "Setelah ini saya minta ke Sekda dan OPD lainya untuk kita sampaikan ke pihak terkait segera kita laksanakan pertemuan," katanya.

Pekey berujar, pertemuan akan dilaksanakan dalam waktu secepatnya.

Minta Ganti Rugi

Pemilik hak ulayat tanah adat menuntut ganti rugi lokasi tanah yang sedang digunakan oleh Pemerintah Kota Jayapura.

Berdasarkan baliho yang terpasang, pemilik hak ulayat menuntut lokasi yang diatasnya berdiri rumah jabatan Wali Kota dan gedung Kantor Otonom Kota Jayapura.

Berdasarkan pantauan Tribun-Papua.com, Senin (2/10/2023) dalam baliho tersebut tertera dibawah TTD Ahli Waris, Yan CH Hamadi Machbi.

Dalam penyampainya, Pemegang Hak Hibah, Loisa Suwae mengatakan, pihaknya datang untuk menuntut kejelasan mengenai lokasi tersebut.

Pihaknya meminta agar Pemerintah Kota Jayapura segera menyelesaikan persoalan tersebut.