Kasus Kematian Bripka Arfan Saragih Janggal, Propam Polda Sumut Periksa Kapolres Samosir

Kata Kompolnas

Kasus kematian Bripka Arfan Saragih mendapat sorotan dari Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas).

Komisioner Kompolnas, Poengky Indarti meminta Polda Sumut segera merespons laporan dari keluarga korban dan menindaklanjuti kasus kematian Bripka Arfan Saragih secara profesional.

"Termasuk memeriksa apakah benar Kapolres Samosir mengancam almarhum seperti yang diduga keluarga," paparnya, Senin (27/3/2023), dikutip dari TribunMedan.com.

Baca juga: Kasus Kematian Bripka Arfan: Polisi Cek Toko Sianida di Bogor, Kapolres Samosir Diminta Diperiksa

Diketahui, Polda Sumut telah membentuk tim khusus untuk menyelidiki kasus kematian Bripka Arfan Saragih dan mengusut kasus penggelapan pajak.

Bripka Arfan Saragih ditemukan meninggal oleh rekannya sesama anggota polisi di tebing curam Dusun Simullop, Desa Siogung Ogung, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Sumatra Utara pada 6 Februari 2023.

Berdasarkan keterangan kepolisian, Bripka Arfan Saragih diduga bunuh diri karena menggelapkan uang pajak kendaraan warga sebesar Rp2,5 Milliar.

Poengky Indarti menegaskan tiga hal yang disorot Kompolnas dalam kasus ini, yakni penggelapan pajak, kematian Bripka Arfan, dan dugaan Kapolres Samosir mengancam anak buahnya.

"Minggu depan. Kami mendukung tim khusus yang dibentuk Kapolda dan berharap tim segera melaksanakan tugasnya."

"Kompolnas selaku pengawas eksternal mendahulukan pelaksanaan tugas pengawas internal Polri dalam menangani hal ini," tandasnya.

Keluarga Korban Minta Mabes Polri Turun Tangan

Sebelumnya, kuasa hukum keluarga korban, Dolin Siahaan, meminta Mabes Polri untuk mengusut penyebab kematian Bripka Arfan Saragih.

Pihak keluarga merasa janggal dengan keterangan kepolisian yang menyebut Bripka Arfan Saragih meninggal karena meminum racun sianida seusai ketahuan membawa uang pajak Rp2,5 Miliar.

Baca juga: Bripka Arfan Saragih Tewas Akhiri Hidup, Polisi Temukan Tas Hitam Berisi Belasan BPKB dan 25 STNK

Menurut Dolin, jika kasus ini dipegang oleh Polda Sumut, maka penyelesaiannya tidak akan transparan.

"Kalau kata orang awam, kalau misalkan di Polres, masalahnya di Polda nanti bisa, mana tau minta tolong bagaimana dikondisikan."