KEK Morotai Berpotensi Jadi Lokomotif Pertumbuhan Ekonomi RI Bagian Timur

"Karena, kita bisa saja bangun infrastruktur dari uang konsorsium yang kita pinjam dulu, tapi, bisakah kita mendapat kepastian hukum, insentif, kenyamanan keamanan seperti Hongkong. Seperti Kota Jababeka Cikarang dijamin mengelola infrastruktur selamanya, bisakah?,” ungkap Darmono.

Sementara itu Wahyu Utomo selaku Deputi Bidang Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang dari Kementerian Koordinator Perekonomian RI, menjelaskan, pemerintah pusat sudah melakukan perubahan aturan melalui hadirnya UU Cipta Kerja.

Wahyu menilai UU Cipta Kerja sangat terkait dengan KEK, seperti kemudahan perizinan usaha melalui perubahan persyaratan izin usaha yang lebih ringkas, adanya insentif pajak – beacukai – fiskal, pengadaan tanah, pemerintah daerah harus mendukung KEK yang telah ditetapkan, dan pembangunan fasilitas-infrastruktur melalui hadirnya proyek strategi nasional.

"Kami juga memperbaiki kelembagaan dan administrasi di mana dijabat oleh profesional agar bisa melakukan percepatan (dalam realisasi investasi)," terang Wahyu.