Virus Corona
Cekcok saat Diminta Surat Vaksin, Begini Pembelaan Politisi PAN NTB hingga Sikap Polda Setempat
Najamuddin tidak setuju dalam penyekatan PPKM Darurat harus memeriksa bukti sudah vaksin sebab saat ini belum semua warga bisa mendapatkan vaksin
lihat foto
”Salah kebijakan regulasi negara ini kalau itu dibuat sebagai aturan. Karena negara tidak bisa menyiapkan (vaksin) sesuai kebutuhan rakyat,” tegasnya.
Dalam kondisi seperti itu, kemudian pemerintah mengharuskan warga mengeluarkan surat keterangan vaksin.
Sementara vaksinnya sendiri tidak ada.
Kemudian vaksin hanya diadakan oleh negara.
Warga tidak bisa mendapatkan vaksin di sembarang tempat.
”Apakah rakyat yang salah tidak beli vaksin atau negara yang tidak menyiapkan yang salah?” katanya.
Bila vaksin menjadi syarat wajib perjalanan, pemerintah harus menyediakan vaksinasi di pos penyekatan PPKM Darurat.
Sehingga warga yang belum divaksin, bisa langsung vaksin di tempat.
”Itulah solusi,” tandasnya.
Polda Mengusut
Sementara itu, Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda NTB akan memanggil Anggota Komisi I DPRD NTB H Najamuddin Mustafa terkait insiden cekcok di pos penyekatan PPKM Darurat, Kota Mataram, Kamis (15/7/2021).
”Kita akan segera memeriksa petugas di lapangan dan saksi-saksi terkait dugaan pelanggaran protokol kesehatan PPKM Darurat,” kata Direktur Reskrimum Polda NTB Kombes Pol Hari Brata, yang dikonfirmasi, Kamis (15/7/2021).
Selain memeriksa petugas lapangan, pihaknya juga akan memeriksa anggota DPRD NTB tersebut untuk dimintai keterangan.
”Ya betul (akan panggil anggota dewan),” katanya.
Pemeriksaan diperlukan untuk mengusut apakah ada pelanggaran protokol kesehatan (Prokes) PPKM Darurat atau tidak.
Artikel ini telah tayang di TribunLombok.com dengan judul Politisi PAN Cekcok dengan Polisi soal Surat Vaksin, Polda NTB akan Usut Dugaan Pelanggaran Prokes dan Cekcok saat Diminta Surat Vaksin, Politisi PAN NTB Mengaku Tidak Berniat Melawan Hukum
