Terbongkar Kasus Pungli Jukir di Kendal, Seret Nama Pegawai Pemkab, Setor Uang Rp 1 Juta per Bulan
Kasus pungutan liar (pungli) yang melibatkan juru parkir (jukir) dan menyeret oknum nama pegawai pemerintah Kabupaten Kendal berhasil terbongkar
lihat foto
Dia juga mengimbau agar masyarakat tidak ragu melapor apabila terjadi hal-hal yang meresahkan.
"TNI dan Polri akan berikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," terangnya.
Kedua tersangka menjalani sejumlah pemeriksaan di Mapolres Kendal dan dijerat Pasal 368 KUHP dengan ancaman hukuman 9 bulan penjara.
Aksi premanisme dengan menarik tarif parkir oleh Khaerul dan Widodo tidak sesuai Perda Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Kabupaten Kendal.
Termasuk juga Perbup Kendal Nomor 16 Tahun 2017, tentang Peninjauan Kembali Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum di Kabupaten Kendal.
Dalam Perbup Kendal itu, diatur jelas besaran tarif parkir yang harus dibayarkan pengguna jasa lahan parkir.
Pada Bab II Pasal 2 poin A, besaran biaya parkir untuk kendaraan bermotor roda dua sebesar Rp 1.000, kendaraan roda 3, dan beroda 4 Rp 2.000.
Sedangkan kendaraan roda 6 Rp 3.000, dan kendaraan dengan roda di atas 6 dikenakan biaya parkir Rp 5.000.
Tersangka Khaerul mengaku, ia bekerja sebagai juru parkir sudah beberapa tahun terakhir.
Setiap bulannya, kata Khaerul, ia menyetorkan sebagian pendapatannya Rp 1 juta hingga Rp 1,5 juta kepada seorang oknum pegawai dinas di Pemkab Kendal.
"Kalau pendapatannya tidak menentu, kadang dia (pedagang, red) tidak datang, kadang juga sepi," akunya kepada Tribunbanyumas.com, Kamis (1/7/2021).
Bupati Kendal, Dico M Ganinduto mengatakan, sudah berkoordinasi dengan Kapolres Kendal untuk mengungkap siapa saja yang terlibat dalam kasus ini.
Kata Dico, ia tidak akan melindungi siapapun dari lingkungan pemerintah jika ditemukan pegawai Pemkab Kendal yang terlibat dalam aksi premanisme ini.
Baca juga: Dalam 4 Hari, 140 Preman dan Pelaku Pungli Diamankan dari 64 Lokasi di Lampung
"Akan kami telusuri (oknum pegawai pemerintah, red). Kami akan dalami bersama Polri siapa yang terlibat dan akan kami berantas." Tindak tegas semua aksi premanisme."
"Kami sudah minta Kapolres untuk mengungkap semuanya, siapaun itu orangnya, baik dari pemerintahan atau bukan pemerintahan. Kami tidak akan membela jika memang ada oknum dari pemerintahan yang terlibat dalam kasus ini," jelasnya kepada Tribunbanyumas.com, Kamis (1/7/2021).
