Pemkab KBB Dikritik Karena Anggarannya Rp 60 Miliar, Masih Ada Ayam Busuk di Dalam Sembako Bantuan

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hilman Kamaludin

TRIBUNNEWS.COM, NGAMPRAH -DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB) mengkritik Pemkab KBB yang tidak menggubris rekomendasi Panitia Kerja (Panja) percepatan penanganan Covid-19 DPRD.

Hal ini terkait dengan bantuan sembako untuk warga, hingga akhirnya terdapat sembako busuk.

Seperti diketahui, sembako busuk ini diterima oleh warga Perum Alam Sanggar Indah (ASI) RW 13, Desa Citapen, Kecamatan, Cihampelas, KBB.

Selain daging ayam yang busuk, jenis sembako yang lain pun tidak layak dikonsumsi.

Ketua Panja DPRD KBB Bagja Setiawan, mengatakan sejak awal pihaknya sudah merekomendasikan Pemda KBB agar memberikan bantuan ke warga terdampak Covid-19 berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT), bukan berupa sembako.

Baca: Nana Mirdad Posting Potret Lydia Kandou 34 Tahun Silam, Mirip Artis India?

Baca: Sebelumnya Dikritik karena Postingan di IG Saat Pandemi Corona, Nia Ramadhani Kini Buat Aksi Sosial

Baca: 5 Fakta Rumah Hantu di Sragen yang Jadi Tempat Karantina, Awal Berdiri hingga Kondisi Bangunan Kini

Baca: Kerap Eksis di TV, Begini Nasib Barbie Kumalasari Sekarang, Sepi Job karena Corona & Bisnis Merosot

Baca: Pengakuan Cucu saat Perkosa Neneknya Sendiri, Pelaku Tak Tahan Lihat Tubuh Sang Nenek

"Kenapa begitu ? Pertama, supaya tepat sasaran, lalu lebih mudah untuk diberikan, dan yang paling penting untuk meminimalisasi ada penyimpangan dalam proses pengadaan," ujar Bagja saat dihubungi Tribun Jabar, Minggu (26/4/2020).

Namun, kata Bagja, ada beberapa pihak dari Pemda KBB tetap memaksakan ingin memberikan bantuan berupa sembako.

Padahal, di sisi lain Dinas Sosial sudah setuju dengan Panja, bantuannya ingin berupa BLT.

"Ini perlu dikonfrontasi, kenapa Panja sarankan harus BLT, tapi Pemda 'keukeuh' harus pakai sembako. Kita terus mengawal proses pengadaannya sesuai undang-undang yang berlaku," katanya.

Ia mengatakan, proses pengawalan pengadaan tersebut perlu dilakukan karena anggaran untuk sembako saja sangat besar, yakni mencapai Rp 60 miliar untuk 30 ribu Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

"Itu per paketnya Rp 500 ribu, sesuai arahan pak Gubernur di kali 4 bulan.

Jadi, itu anggarannya Rp 60 miliar dengan pengadannya pakai skema penunjukan langsung, jadi luar biasa," ucap Bagja.

Sebetulnya, kata Bagja, jika kondisinya tidak seperti saat ini untuk pengadaan barang dan jasa dengan nilai diatas Rp 200 juta saja sudah tidak bisa dilakukan penunujukan langsung.

"Hari ini Rp 60 miliar pakai penunjukan langsung, jadinya riskan.

Tapi saya pastikan itu berjalan sesuai aturan, tidak ada yang bermain di situ. Harus murni demi kepentingan masyarakat," katanya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Sosial KBB, Hari Partomo mengatakan, adanya ayam busuk dalam paket sembako tersebut karena sembakonya terlambat diterima oleh KPM.

"Sebetulnya, bantuan itu ayam baku segar. Kemungkinan terlalu lama sampai ke tangan KPM sehingga daging ayamnya jadi kurang layak konsumsi," ujar saat dikonfirmasi melalui pesan singkat

Menurutnya, jika ayam potong tersebut sampai tepat waktu atau diterima KPM hari itu juga, kondisinya bakal tetap segar.

Namun, jika sembakonya diterima keesokan harinya, khusus ayam potong pasti sudah tak layak konsumsi.

Artikel ini telah tayang di tribunjabar.id dengan judul Anggaran Sembako Rp 60 Miliar, Tapi Ada Ayam Busuk, Pemda KBB Tak Gubris Rekomendasi Panja DPRD