Imbas Covid-19, Sejumlah Waria di Semarang Jadi Korban Pelecehan dan Korban Kejahatan

Dalam diskusi yang sama, Gabriel Eel, Program Manager Rumah Pelangi Indonesia, mengatakan bahwa sistem pendataan penerima bantuan dari pemerintah harus diperbaharui.

Jangan sampai dengan anggaran bantuan yang begitu besar tidak diberikan pada target yang tepat.

“Pendataan saat ini berdasarkan KK, hal ini tentu membuat kelompok rentan yang tidak memiliki kartu identitas itu menjadi lebih sulit."

"Karena ada alasan tertentu mereka tidak bisa mengurus kartu identitas."

"Kebanyakan mereka enggan untuk kembali ke keluarga, seringkali kekerasan yang diterima itu berasal dari keluarga sendiri."

"Entah itu dalam bentuk fisik maupun psikis,” ucapnya.

Persoalan tersebut, menurut Eel, ditengarai oleh penolakan dan stigma yang dialami oleh transgender.

Semisal diusir dari kediaman orang tua dan terpaksa kabur saat usia masih belia.

Hal-hal semacam itu turut memengaruhi para transgender kesulitan tak memiliki kartu identitas.

Sehingga hal yang terlihat mudah bagi orang lain, akan terasa sulit bagi komunitas rentan ini.

Kepala Bidang Minoritas Kelompok Rentan LBH Semarang, Naufal Sebastian, merasa masalah ini perlu diperhatikan.

Baca: Jadwal Buka Puasa di Solo, Wonogiri hingga Sukoharjo Jumat 24 April 2020

Karena dalam kondisi darurat pandemi Covid-19 ini, transgender juga berhak untuk mendapatkan bantuan.

“Dengan adanya kartu identitas memang diperlukan untuk keperluan akuntabilitas, pertanggung jawaban ke mana bantuan itu diberikan."

"Tetapi bukan jadi penghalang komunitas trandgender untuk mendapatkan bantuan."

"Mungkin bisa dicari alternatif lain, bisa menggunakan foto atau data yang lain."

"Karena ini sudah urusan kemanusiaan yang berhak didapatkan orang yang memang membutuhkan,” imbuhnya. (ifp)

Artikel ini telah tayang di Tribunjateng.com dengan judul Persatuan Waria Semarang Kesal Tak Dapat Bantuan Corona, Curhat Pernah Dilecehkan Oknum Petugas