Jelang HUT OPM 1 Desember, Polda Papua Tak Akan Beri Izin Aksi, Mahfud MD Bakal Lakukan Kunjungan

Sebelumnya, Kapolda Papua juga mengungkapkan bahwa kepolisian telah memetakan sejumlah wilayah yang dianggap rawan konflik menjelang peringatan 1 Desember oleh OPM.

Beberapa wilayah yang dianggap rawan kerusuhan antara lain, Kota Jayapura, Kabupaten Mimika, Jayawijaya, Puncak Jaya serta Nabire.

Kapolda Papua, Irjen Pol Paulus Waterpauw mengungkapkan telah meminta tambahan 3000 personel Polri untuk mengantisipasi potensi kerusuhan.

Nantinya, personel yang didatangkan dari luar Papua tersebut akan berjaga hingga akhir tahun saat perayaan Natal serta Tahun Baru.

“Ini permintaan kita, sekaligus untuk menjaga perayaan Natal, rangkaiannya panjang,” terang Kapolda Papua, Rabu (20/11/2019), sebagaimana dilansir dari laman resmi Polri.

Paulus Waterpauw juga meminta dan mengimbau kepada masyarakat agar tidak ada mobilitas massa pada tanggal tersebut.

Imbauan dikeluarkan mengingat terjadinya kerusuhan seperti beberapa waktu lalu berawal dari mobilisasi massa.

“Kita tidak ingin ada lagi kerusuhan, tentu kita bangun komunikasi dengan berbagai pihak, jangan lagi menggerakkan massa dalam jumlah besar dan membenturkan dengan petugas,” jelas Jenderal bintang dua tersebut.

Menkopolhukam Kunjungi Papua

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Kemanan Mahfud MD diagendakan akan mengunjungi Papua pada akhir bulan November 2019 ini.

Dalam kunjungannya, Mahfud MD akan mengawal proses migrasi warga pendatang untuk kembali ke wilayah masing-masing pascakerusuhan beberapa waktu lalu.

“Tanggal 30 bulan November ini saya akan ke sana. Soal kembalinya pendatang ke wilayah masing-masing sedang kita kerjakan," ungkap Mahfud MD, Selasa (19/11/2019), dilansir Tribunnews.com.

Menurut Mahfud MD, warga asli Papua sebenarnya senang dengan adanya pendatang, namun ada sejumlah separatis yang memprovokasi.

Mahfud menilai, para separatis tersebut selalu mencari celah untuk menghembuskan isu pelanggaran hak asasi di Papua agar Papua lepas dari Indonesia.

Lebih lanjut, Mahfud menjelaskan, kantong-kantong separatis nantinya akan dilakukan gerakan penegakan hukum.