Satu Tahun Ridwan Kamil – UU Ruzhanul Ulum Dynamic Government, Jabar Makin Ngabret
Hal yang menjadi perhatian Ridwan Kamil adalah bagaimana ekosistem pemerintahan mencapai goals lebih cepat dan menghasilkan sesuatu sebanyak mungkin
lihat foto
Sebagai wakil pemerintah pusat, RK dapat berkoordinasi jauh lebih cepat dengan para kepala daerah di Jabar. Komunikasi yang dijalin menjadi tidak formal tapi lebih efektif karena cepat mengambil keputusan. Melalui WAG Kopdar, Gubernur semakin tahu kebutuhan daerah dan treatment yang diberikan lebih terukur dan fair.
“Dulu siapa yang melobi anggaran dia yang dapat, sehingga bisa jomplang. Yang rajin melobi gubernur bisa dapat sampai Rp300-400 miliar. Tidak melobi cuma Rp 30 miliar misalnya. Ini tidak fair, akhirnya saya ubah. Nah, sekarang jadi lebih adil bantuan keuangan provinsi. Melalui koordinasi Kopdar itu jadi fair. Semua mendapat bantuan berdasarkan hitung-hitungan yang proposional,” jelas RK.
Setelah sukses dijalankan dengan segala macam kendalanya, Pemerintahan Dinamis diharapkan diterapkan pula di level kabupaten dan kota. Dengan begitu, ekosistem pemerintahan tingkat kabupaten/kota ada di level yang sama dengan provinsi. Lalu bagaimana caranya?
Kuncinya ada di bupati/wali kota. Apakah para kepala daerah mau mencontoh apa yang sudah diperbuat oleh RK – Uu, atau tidak. Namun, RK optimistis dynamic government lambat laun akan diterapkan di kabupaten/kota sehingga antar pemkab/pemkot dengan Pemdapror Jabar ada dalam satu frekuensi dan Jabar Juara Lahir Bathin pun akan terwujud lebih cepat.
“Kalau ini berhasil, inilah Government 3.0 yang menjadi eksperimen pemerintahan untuk mengakselerasi pembangunan,” tutup RK. (*)
