Pemindahan Ibu Kota Negara
Gubernur Kaltim Diminta Tak Bocorkan Lokasi Spesifik Ibu Kota Baru untuk Hindari Broker Tanah
Guna menghindari para broker tanah, Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor enggan menyebut lokasi pasti pemindahan ibu kota negara ke Kaltim.
Meski demikian, Isran tetap legowo jika Kaltim tak terpilih.
Penentuan Pulau Kalimantan sebagai ibu kota negara sudah memberi peningkatan ekonomi signifikan.
Isran berencana mengeluarkan peraturan gubernur mengatur penataan kawasan khusus non komersial jika Kaltim ditunjuk sebagai ibu kota negara.
Tujuannya, untuk mencegah adanya broker tanah.
Bappenas jelaskan alasan presiden memilih Kalimantan
Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas Rudy Soeprihadi Prawiradinata yang mewakili Bappenas dalam dialog bersama kepala daerah di Balikpapan mengatakan, presiden memilih Pulau Kalimantan sebagai ibu kota negara karena letaknya strategis.
Kalimantan berada di wilayah tengah Indonesia sehingga memudahkan koneksi antar pulau lain, Sulawesi, Jawa, Sumatera dan pulau lainnya.
Selain letak strategis, Kalimantan juga dianggap memiliki potensi bencana lebih kecil ketimbang Sulawesi dan Sumatera.
Hal lain yang jadi kelebihan Kalimantan adalah luasan wilayah memadai, persedian air dan hutan alam yang alami.
"Memilih Kalimantan juga memangkas anggapan Jawa sentris," ungkapnya.
Karena itu, pembangunan akan didorong ke wilayah luar Jawa dengan membangun pusat industri, kawasan ekonomi khusus termasuk ibu kota negara.
Kajian Bappenas terjadi peningkatan ekonomi sekitar 50 persen saat ibu kota negara berpindah ke Kaltim.
Terjadi arus dagang dari Pulau Sulawesi dan Jawa menggerakkan perputaran ekonomi begitu cepat.
Selain di luar pulau di Kalimantan, gerak ekonomi antar provinsi di Kalimantan pun dinamis.
"Karena Pulau Kalimantan akan membuka banyak opportunity dan investasi," ungkapnya.