Sabtu, 4 Oktober 2025

Cara Ganjar Atasi Konflik Tambakrejo, Duduk Bersama dan Mendengarkan

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo seakan mengajari Pemerintah Kota Semarang cara melakukan pembebasan lahan tanpa menelantarkan rakyat.

Editor: Content Writer
Tribun Jateng/Hermawan Handaka
Hunian liar di sepanjang bantaran sungai Banjir Kanal Timur (BKT) tepatnya di Kampung Tambakrejo, Kelurahan Tanjungmas, Semarang Utara, Kota Semarang, Jawa Tengah, dibongkar oleh ratusan petugas Satpol PP, Kamis (9/5/2019). Warga sempat melakukan perlawanan kepada petugas. Sejumlah wanita dan anak-anak menangis histeris melihat rumah mereka digusur. Tribun Jateng/Hermawan Handaka 

TRIBUNNEWS.COM,SEMARANG - Gubernur Jateng Ganjar Pranowo seakan mengajari Pemerintah Kota Semarang cara melakukan pembebasan lahan tanpa menelantarkan rakyat.

Ganjar turun tangan menengahi konflik penggusuran warga Tambakrejo Kelurahan Tanjungmas, Semarang Utara.

Konflik Tambakrejo mencuat Kamis (9/5/2019) lalu. Ratusan warga RT 05/RW 16 Dusun Tambakrejo, digusur Satpol PP Pemkot Semarang dari bantaran sungai tempat mereka tinggal.

Pemukiman mereka menjadi bagian dari proyek normalisasi Banjir Kanal Timur untuk pengendalian banjir.

Akibat penggusuran itu, warga memilih tinggal di tenda-tenda sekitar bantaran sungai. Mereka menolak direlokasi ke Rusunawa Kudu yang jauh dari laut. Alasannya sebagian besar mereka berprofesi sebagai nelayan.

Ganjar mendapat laporan konflik tersebut saat berada di Jakarta. Jumat (10/5/2019) malam begitu tiba di Semarang ia mengumpulkan jajarannya di rumah dinas gubernur Puri Gedeh.

Pertemuan hingga menjelang tengah malam itu menghasilkan instruksi Ganjar bahwa rakyat tidak boleh ditelantarkan.

“Mulai Sabtu (11/5/2019) saya minta Pemkot turun ke lokasi, kirim dokter, kasih bantuan logistik. Bagaimanapun mereka rakyat kita dan harus dibantu,” kata Ganjar.

Pada Minggu (12/5/2019) sore, Ganjar mengumpulkan para pihak di Gedung Moch Ichsan Balaikota Semarang.

Hadir Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi, Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara, Kepala BBWS Pemali Juwana Rubhan Ruzziyatno, warga yang dipimpin Rohmadi Ketua RT 5 RW XVI Tambakrejo, dan para aktivis.

Pertemuan itu menghasilkan kesepakatan bahwa warga memilih pindah ke Kalimati, tak jauh dari lokasi penggusuran. Pemkot menyediakan fasilitas dari rumah hunian sementara (huntara), listrik, air dan pendukung lainnya.

Ganjar mengatakan apa yang sudah disepakati itu merupakan keinginan warga. Ia sendiri sebetulnya tidak rela jika warga harus tinggal di huntara atau di bedeng-bedeng pinggir sungai.

“Warga sudah memilih keinginannya sendiri. Pemkot sebenarnya menyiapkan di Rusunawa Kudu, tempatnya bagus banget. Tapi karena warga memilih tinggal di tenda, ya sudah. Nanti akan kami bangunkan hunian di sana,” ujar Ganjar.

Pembangunan huntara dilakukan Pemkot bersama BBWS selama lima minggu ke depan, dimulai esok hari. Untuk memastikan, Ganjar mengunjungi Tambakrejo Senin (12/5/2019) sore.

Rupanya masih ada sebagian warga yang tetap ingin menempati lahan bekas penggusuran di bantaran kali itu. Di tenda pengungsian, Ganjar menggelar dialog lagi untuk memberi pemahaman kepada warga yang masih ngotot.

Halaman
12
Rekomendasi untuk Anda
AA

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved