Pemilu 2019 Ini Diprediksi Bakal Berdampak Pada Pasar Properti di Wilayah Jogja
Memasuki agenda lima tahunan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019, pasar properti di wilayah DI Yogyakarta disinyalir cenderung stagnan.
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM, YOGYA - Memasuki agenda lima tahunan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019, pasar properti di wilayah DI Yogyakarta disinyalir cenderung stagnan.
Ketua Real Estate Indonesia (REI) DIY, Rama Adyaksa Pradipta mengatakan, secara umum Pemilu 2019 sebenarnya tidak membuat efek yang terlalu signifikan terhadap pasar properti.
Dengan kebutuhan hunian yang terus meningkat, Rama mengatakan, konsumen dari segmen end user (pengguna akhir) akan tetap ada permintaan meskipun dalam kondisi tahun politik.
Meski begitu, dilanjutkannya, kecenderungan pertumbuhan diperkirakan agak melambat pada semester pertama 2019 ini, akibat strategi dari konsumen pada segmen investasi.
"Memang pada segmen properti sebagai instrumen investasi agak terpengaruh, mereka biasanya masih wait and see atas agenda pilpres ini," kata Rama saat dihubungi, Jumat (5/4/2019).
Pada kondisi demikian, konsumen akan cenderung menunggu waktu yang tepat untuk berinvestasi, sehingga sedikit banyak berpengaruh terhadap laju pertumbuhan.
"Kecenderungannya bukan untuk kebutuhan primer, mereka masih bisa menunda. Artinya butuh kepastian timbal hasil, disamping tetap mempertimbangkan situasi makro ekonomi," urainya.
Meskipun kondisi perekonomian DIY mengalami pertumbuhan yang cukup baik pada triwulan IV 2018 lalu, Rama mengatakan, hal itu tidak menjadi jaminan bagi investor.
"Pertumbuhannya kan cuman di sektor konstruksi dan infrastruktur yang bagus. Tapi sektor real estat cenderung stagnan, makanya mereka tidak tergesa-gesa" imbuhnya.
Kondisi demikian diamini oleh Asosiasi Pengembang Rumah Sederhana Sehat Nasional (Apernas) DIY.
Bahkan, Apernas menilai pasar properti secara umum cenderung turun memasuki agenda Pemilu 2019 ini.
Koordinator Wilayah Apernas DIY-Jateng, Bambang Widayanto mengatakan, kecenderungan yang terjadi kurang lebih sama dengan yang telah dipaparkan oleh Rama.
Namun, Ia menjelaskan hal itu hanya terjadi pada segmen perumahan yang non subsidi.
Sementara pada fasilitas rumah bersubsidi atau untuk konsumen Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) tidak terganggu sama sekali.
"Kebutuhan rumah masih sangat besar di DIY. Makanya kalau untuk segmen MBR tidak berpengaruh sama sekali, yang ada malah permintaan yang berlebih," kata Bambang.
Maka itu, Bambang melanjutkan, dua tahun kedepannya pihaknya menargetkan akan ada sebanyak dua ribu rumah yang dibangun di wilayah DIY, khusus untuk program MBR.
Pembangunan tersebut meliputi wilayah Sleman, Bantul, dan sebagian di Gunungkidul.
Untuk daerah Sleman dan Bantul masing-masing akan dialokasikan sebanyak 500 unit rumah.
Sementara karena pertimbangan aspek keterjangkauan, Gunungkidul hanya ditargetkan 240 unit.
"Yang daerah Sleman malah sudah kelebihan permintaan. Dari target yang kita bangun 500 unit yang pesan sudah sampai 700-800 unit," tukas Bambang. (TRIBUNJOGJA.COM)
