Water Credit Solusi Alternatif Meningkatkan Akses Air dan Sanitasi Melalui Kredit Mikro

TRIBUNNEWS.COM, BOYOLALI - Masalah penyediaan air bersih di lingkungan pedesaan masih menjadi masalah yang sangat serius. Berbagai inisiatif telah dilakukan oleh pemerintah, NGO maupun kalangan swasta untuk bersama-sama mengatasi masalah ini. Salah satu program yang dinilai berhasil adalah program Water Credit.

Water Credit atau peningkatan akses air dan sanitasi melalui kredit mikro dari lembaga keuangan merupakan inisiatif Danone-AQUA berkolaborasi dengan Water.org untuk mendukung tercapainya target pemerintah Indonesia dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dalam mencapai akses universal 100-0-100.

Inisiatif ini sekaligus mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) terkait air dan sanitasi pada 2030.

Skema ini mendorong lembaga keuangan mikro untuk mengembangkan dan meluncurkan produk keuangan dalam pembangunan air dan sanitasi.

Produk keuangan berupa pinjaman ini ditujukan bagi Kelompok Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum (KPSPAM) agar dapat mengembangkan cakupan layanan air bersih dan sanitasi di daerah mereka.

Sejak dimulainya program pada 2014, sebanyak 22 lembaga keuangan mikro dengan dukungan dari Water.org telah memberikan manfaat kepada 476.000 jiwa dalam mengakses air dan sanitasi.
Inovasi ini menargetkan dampak yang lebih besar melalui solusi keuangan yang berkelanjutan dengan memberdayakan Kelompok SPAMS Pedesaan.

Baca: Menikmati Prasarana Air Bersih Program Infrastuktur Pemerintahan Jokowi

Water.org dan Danone-AQUA juga melakukan pendampingan kepada Lembaga keuangan agar dapat membuat produk kredit air dan sanitasi serta membangun kapasitas kelompok SPAMS Pedesaan agar bankable dan layak mendapat pinjaman.

Sejak diluncurkan pada tahun 2016, kerja sama ini telah berjalan di Jawa Tengah dan Jawa Timur dengan melibatkan 3 lembaga keuangan yang telah menyalurkan pinjaman bagi 18 Kelompok SPAMS di 18 Desa.
KPSPAMS Jolotundo di Desa Juwangi, Boyolali merupakan salah satu kelompok dampingan program ini.

Kepala Desa Jatiwangi Yagus Juhadi mengatakan, sebelum masuknya air bersih, warga Desa Juwangi masih mengandalkan sumber air yang ada di kampung.

Mereka rela berjalan kaki, antre dengan warga lainnya untuk mendapatkan air untuk kebutuhan sehari-hari seperti mandi atau memasak.

“Dulu kalau warga mau buang air besar (BAB) di hutan karena tidak ada fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK),” kata Kepala Desa Juwangi, Yagus Juhadi

Masuknya program air bersih masuk desa, warga sudah punya MCK sendiri masing-masing di rumahnya dan tidak lagi BAB di hutan.

Ketua Kelompok Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum (KPSPAMS) Jolotundo Desa Juwangi Karmidi menceritakan, awalnya pada 2008 mereka dapat bantuan untuk membangun sumur bor dan tower air yang dapat mengaliri 254 saluran rumah (SR).

Atas inisiatif sendiri, KPSPAMS Jolotundo mengembangkannya pada 2014 dengan menambah 190 SR sehingga jumlahnya jadi 440 SR di akhir 2014.

Baca: Warga Boyolali Ini Beli Motor Bekas di Solo Pakai Receh Berjumlah Rp 7,4 Juta

Tahun 2017, Water.org dan Danone masuk dan memberikan masukan untuk masukan untuk mengajukan pinjaman Rp50 juta ke Bank Boyolali pada akhir 2017 untuk pengembangan fasilitas SPAMS.

“Dengan ban - tuan pinjaman ini kami berhasil meningkatkan jumlah pelanggan. Sekarang jumlah pelanggan ada 525 SR, jumlah sistem 1 sistem (sumur bor dan reservoir),” papar Karmidi.

Warga yang menggunakan dikenai tarif terjangkau dan KPSPAMS memperoleh pemasukkan setiap bulannya antara Rp8 juta hingga Rp10 juta.

Sementara itu, KPSPA MS Tirto Mukti di Desa Sumberagung, Kecamatan Klego, Boyolali, awalnya mendapatkan bantuan program Pamsimas dari pemerintah untuk pembangunan infrastruktur penyediaan air minum perdesaan.

Ketua KPSPAMS Tirto Mukti Gunadi menjelaskan, warga Desa Sumber Agung kini telah memanfaatkan air tanah dalam sebagai sumber utama air bersih.

Pada tahun 2008 desa ini KPSPAMS Tirto Mukti ter bentuk sejak 2008 dan hingga Januari 2019 sudah melayani total 1015 SR.

Mereka memiliki adalah 15 sumur bor dan 9 reservoir air, tarif air Rp1.500 per M3, biaya administrasi Rp4000 per SR per bulan.

Pinjaman Bank

“Pinjaman sebesar Rp50 juta yang didapat dari Bank Boyolali digunakan untuk membangun pompa air dan tower baru sehingga dapat menambah sambungan air ke 186 saluran ru mah (SR) baru,” katanya.

Lebih lanjut Gunadi menjelaskan, pemasukan dari warga yang jadi pelanggan Rp18 juta-Rp19 juta tergantung pemakaian air, sementara untuk operasional tiap bulannya adalah bayar listrik berkisar Rp10 juta-Rp11 juta.

“Untuk bayar cicil - an kredit ke BPR Bank Boyolali sebesar Rp1,12 juta, dan biaya tenaga pengukur meteran air Rp1.500 per SR. Jadi kurang lebih sisa yang masuk saldo kas bersihnya sekitar Rp 5 juta,” katanya.

Direktur Utama BPR Bank Boyolali Dono Sri Hananto mengatakan, sebagai bank yang sahamnya dimiliki pemerintah kabupaten, pihaknya bersedia memberikan pinjaman kredit maksimal plafon Rp50 juta dengan persyaratan ringan.

“HIngga sat ini baru ada 5 KP - SPAMS yang diberi kucuran kredit dengan masing-masing Rp50 juta sehingga total sudah Rp 250 juta,” katanya saat ditemui di kantornya.

Rachmad Hidayad, Senior Program Manager Water.org mengatakan sejak tahun 2014, Water.org di Indonesia mendampingi Lembaga keuangan dalam memberikan kredit air dan sanitasi baik untuk rumah tangga maupun kepada kelompok SPAMS perdesaan. 

Lebih dari 350 milyar telah disalurkan oleh Lembaga keuangan tersebut dengan tingkat pengembalian cukup tinggi yaitu sekitar 98 persen.

“Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan air dan sanitasi merupakan bisnis potensial untuk Lembaga keungan dan produk ini memiliki resiko yang relatif kecil, selian itu juga bisa memberikan manfaat sosial yang cukup besar,” katanya.

Karyanto Wibowo, Sustainable Development Director Danone-Indonesia mengatakan kolaborasi antara Danone-AQUA dengan water.org bertujuan untuk meningkatkan akses air bersih bagi warga di beberapa daerah yang aksesnya terbatas.

Kolaborasi ini sejalan dengan visi Danone “One Planet One Health” di mana Danone percaya bahwa kesehatan lahir tidak hanya melalui makanan, minuman atau pun gaya hidup masyarakat, tetapi juga berasal dari lingkungan yang juga sehat.

Hal ini sejalan dengan komitmen kami untuk terus mendukung tercapainya target SGDs di 2030. Untuk itu penting bagi kami mendukung inovasi dan inisiatif yang baik untuk mencapai akses air bersih dan sanitasi yang baik melalui cara yang lebih berkelanjutan bagi masyarakat”, jelas Karyanto.

Ketersediaan air bersih yang belum merata di Indonesia masih menjadi isu penting yang melibatkan banyak pihak. Kemudahan akses terhadap air bersih dipercaya sebagai salah satu cara memutus mata rantai kemiskinan serta menjaga rantai kehidupan.

Meski dalam 20 tahun terakhir tingkat pendapatan dan ekonomi di Indonesia meningkat, namun dari 255 juta penduduk, lebih dari 33.4 juta penduduk kekurangan air bersih dan 99,7 juta kekurangan akses ke fasilitas sanitasi yang baik.

Pemerintah melalui Rapat Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 menargetkan pada akhir 2019, Indonesia mencapai akses universal 100-0-100, yaitu 100 % masyarakat mendapatkan layanan air minum dan sanitasi yang baik.

Untuk mencapai target tersebut, pemerintah meluncurkan berbagai program pembangunan akses air bersih dan sanitasi, salah satunya Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS). Program ini mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dengan pembentukan Kelompok Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum (KPSPAM) Perdesaan.

Tantangan lain yang dihadapi dalam mencapai target ini adalah kebutuhan sumber daya dan pembiayaan yang besar untuk pembangunan dan pengembangan akses air bersih dan sanitasi.
Data dari Kementerian PUPR, sampai akhir 2018 masyarakat yang mendapatkan layanan air minum dan sanitasi yang baik baru sekitar 72 persen.

Untuk itu pemerintah gencar berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk bisa memenuhi target yang telah ditetapkan.

Kepala Satuan Kerja Pengembangan Air Minum Berbasis Masyarakat, Direktorat Pegembangan Sistem Penyediaan Air Mimum, Dirjen Cipta Karya, Kementerian PUPR, Abdul Hakam, ST. MM mengatakan peningkatan dan mengembangkan pelayanan Kelompok SPAMS perdesaan diharapkan mampu melengkapi investasi Pemerintah pada sektor air dan sanitasi di perdesaan.

"Caranya menggerakkan Kelompok SPAMS Perdesaan agar lebih berkelanjutan dan mampu mendapat pembiayaan komersil dari lembaga keuangan guna memperluas cakupan pelayananya," katanya.