Maraknya OTT Kepala Daerah di Jatim Dipicu Rendahnya Integritas

Laporan Wartawan Tribun Jatim Bobby Constantine Koloway

TRIBUNNEWS.COM, SURABAYA - Gubernur Jawa Timur, Soekarwo menyatakan, para penegak hukum selayaknya tak hanya menjalankan pola penindakan namun juga mengedepankan sikap antisipatif dalam mendidik para eksekutif menjauhi korupsi.

Pakde Karwo mengatakan maraknya kasus korupsi yang ada di provinsinya merupakan akibat rendahnya integritas sang eksekutif.

"Hal ini sulit diantisipasi melalui perbaikan atau pengetatan sistem," kata Soekarwo saat dimintai tanggapan terkait penangkapan Wali Kota Pasuruan Setiyono.

Yang tidak kalah penting harus ada peningkatan integritas di dalam penyelenggaraan negara. Kalau pungli bisa diantisipasi melalui perbaikan sistem atau IT.

"Namun kalau kelakuan kan tidak bisa dikontrol," kata Pakde Karwo, ketika ditemui usai sidang paripurna di DPRD Jatim, Kamis (4/10/2018).

Perbaikan untuk perbaikan integritas dapat diawali dengan pola perekrutan calon pemimpin ataupun calon legislatif yang baik. Hal ini menjadi tanggungjawab partai politik.

"Antisipasinya, harus melalui proses rekrutmen yang bagus. Di antaranya, partai dan pemerintah harus memperketat proses pengawasan perekrutan," kata Pakde Karwo yang juga Ketua DPD Demokrat Jatim ini.

Ia mencontohkan pola kaderisasi yang ada di Amerika.

Baca: Layanan Gas Terintegrasi PGN Tingkatkan Perekonomian Jawa Timur

Menurutnya, pola kaderisasi tak hanya mempelajari visi misi semata namun juga track record hingga gaya hidup si calon pemimpin.

"Di barat, keluarga hingga gaya hidupnya pun juga dicek. Misalnya, terkait dengan gaya hedonisme sang pelaku," kata Pakde Karwo.

"Penduduk Amerika serba boleh namun untuk bisa menjadi seorang calon presiden, itu banyak sekali larangannya dan syaratnya. Sehingga, tidak semua orang dapat menjadi calon pemimpin hal ini akan terbentur track record si calon tersebut," katanya.

Selain proses kaderisasi di partai dan pemerintahan, antisipasi juga seharusnya menjadi tanggung jawab dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

KPK selaiknya ikut meneliti sumber kekayaan dan memberikan peringatan kepada yang bersangkutan.

"Laporan harta kekayaan yang dilaporkan ke KPK harus ditindaklanjuti. Dipelajari, dari mana sumbernya," kata Pakde Karwo.