Malaysia Klaim Sinapad-Simantipal, Ini yang Dilakukan Irianto Lambrie
Masyarakat perbatasan di sekitar OBP tersebut tidak lagi mau wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) lepas ke pangkuan Malaysia
lihat foto
Laporan wartawan Tribunkaltim.co, Muhammad Arfan
TRIBUNNEWS.COM, TANJUNG SELOR - Masyarakat perbatasan di Lumbis Ogong, Kabupaten Nunukan mendesak pemerintah segera membuat program pembangunan di kawasan yang masih disengketakan Indonesia-Malaysia.
Salah satu kawasan yang perlu dibangun ialah kawasan sengketa (outstanding boundary problems/OBP) di Sungai Simantipal dan Sungai Sinapad.
Kepala Biro Pengelolaan Perbatasan Setprov Kalimantan Utara Samuel ST Padan mengatakan, aspirasi itu beberapa kali disampaikan perwakilan masyarakat. Terakhir pada 17 Agustus 2018 di Kantor Gubernur Kalimantan Utara.
Gubernur Kalimantan Utara Irianto Lambrie kata Samuel sudah memerintahkannya bersama jajarannya segera bersurat kepada Presiden Joko Widodo untuk agar aspirasi masyarakat itu ditindaklanjuti oleh pemerintah (pusat).
"Setelah pertemuan pada 17 Agustus dengan tokoh-tokoh masyarakat setempat, saat ini kita sudah merumuskan suratnya. Insyaallah minggu ini selesai. Sudah di cek juga oleh Pak Gubernur, beliau minta ada ralat dan tambahan reaksinya sedikit," kata Samuel kepada Tribunkaltim.co, Selasa (4/9/2019).
Masyarakat perbatasan di sekitar OBP tersebut tidak lagi mau wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) lepas ke pangkuan negara tetangga karena kurang perhatian dari sisi pembangunan.
Baca: Satgas Yonif Para Raider 501 Kostrad Bedah Rumah Warga di Perbatasan
Pokok aspirasi masyarakat, segera dibangun jalan, jembatan, maupun infrastruktur lainnya di kawasan itu.
Masyarakat khawatir jika pusat tidak segera memberi perhatiannya terhadap OBP tersebut, tidak tertutup kemungkinan ratusan ribu hektare wilayah NKRI terancam diambil lagi oleh Malaysia.
"Masyarakat menginginkan ada percepatan pembangunan di sana. Seperti yang diinginkan sejauh ini adalah pembangunan jalan dan jembatan dari Tou Lumbis-Labang," katanya.
Rumusan surat yang dibuat oleh Gubernur yang akan disampaikan kepada Presiden akan diisi lampiran-lampiran aspirasi masyarakat perbatasan yang tergabung dalam Presidium Kabupaten Bumi Dayak Perbatasan (Kabudaya).
"Aspirasi masyarakat Kabudaya juga akan dilampirkan dalam surat tersebut. Dan nanti Pak Gubernur sendiri yang akan pimpin rombongan ke Jakarta," kata Samuel.
Bukan hanya menyampaikan aspirasi, masyarakat juga bahkan berterima kasih kepada pemerintah atas pengaspalan ruas Jalan Sebuku-Seimanggaris.
"Harapan masyarakat pemerintah bisa melanjutkan pengaspalan ruas Lumbis-Tou Lumbis dan hal-hal lain seperti kebutuhan infrastruktur telekomunikasi, Pendidikan, kesehatan, dan energi listrik" ujarnya. (Wil)
