Wow, Pemprov Jateng Bakal Gratiskan Pasang Listrik bagi 12 Ribu Rumah Tangga , Ini Kreterianya
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, berencana akan menambah program bantuan listrik murah untuk keluarga miskin.
Laporan Wartawan Tribun Jateng, M Nur Huda
TRIBUNNEWS.COM, SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, berencana akan menambah program bantuan listrik murah untuk keluarga miskin.
Jika tahun 2017 ini dialokasikan 6.163 rumah tangga (RT), tahun 2018 mendatang telah direncanakan naik dua kali lipat menjadi sekitar 12.000 RT.
"Indikator kemiskinan kan adalah belum teraliri instalasi listrik. Maka ini bagian dari kita mengentaskan kemiskinan dari sektor pemenuhan energi," kata Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Tengah, Teguh Dwi Paryono, Kamis (26/10/2017).
Baca: Dua Pria Ini Dibekuk Polisi di Pasar Jetis Salatiga Setelah Evi Teriak Minta Tolong
Teguh menjelaskan, program listrik murah untuk keluarga miskin ini sudah berjalan dua tahun terakhir.
Pada tahun pertama yakni di tahun 2016 lalu dialokasikan sejumlah sekitar 1.500 RT.
Adanya program ini adalah untuk mempercepat angka Rasio Elektrifikasi (RE) yang kini masih di angka 95,13 persen dari total rumah tangga se Jateng yang belum teraliri listrik ada 448.785 RT.
"Harapannya roadmap kita kan RE kita 99 persen tahun 2018 mendatang," katanya.
Baca: Bupati Demak Dilaporkan ke DPRD karena Plesir ke Singapura Tanpa Izin Mendagri
Teguh juga mengungkapkan, para penerima program ini adalah mereka yang sudah masuk dalam Basis Data Terpadu (BDT).
Angka BDT berasal dari Kementerian Sosial yang juga sama dengan data yang dimiliki PLN.
Dari data BDT masih ada sekitar 600 ribuan yang belum teraliri listrik, sementara data dari Dinas ESDM Jateng jumlahnya sekitar 500 ribu.
Menurut Teguh, perbedaan angka tersebut saat ini masih terus diverifikasi.
"Intinya, itu menujukan data orang yang miskin yang juga menerima Kartu Indonesia Sejahtera (KIS). Inilah yang harus kita intervensi, dan mereka yang sudah masuk BDT berhak menerima program ini," katanya.
Maka, lanjutnya, tak ada persyaratan khusus bagi calon penerima.
Yang jelas, harus masuk dalam BDT.
Intervensi yang dilakukan, adalah pemberian bantuan pemasangan instalasi listrik gratis dengan daya 450 watt.
Mereka juga mendapat bantuan pulsa listrik Rp 200 ribu di bulan pertama.
"Sifatnya stimulan jadi setelah pulsa habis ya diharapkan membayar sendiri, tapi meski prabayar kan yang subsidi dari PLN untuk daya 450 watt, jadi murah," katanya.
"Tak ada syarat macam-macam, dari kelurahan atau kabupaten bisa mengusulkan ke kita dengan catatan sudah masuk BDT."
"Selama masuk BDT maka langsung kita eksekusi, kita kasih setrum, kalau tidak masuk maka tidak dieksekusi karena tidak masuk bagian dalam intervensi kemiskinan," jelas Teguh.
Teguh menambahkan, selain melakukan intervensi melalui APBD, pihaknya juga menggandeng PLN dan perusahaan di bidang energy untuk ikut memberikan CSR pada program listrik murah ini.
"Kita juga minta pada perusahan sektor energi untuk bisa mendukung. Selama ini mereka responnya bagus," ujar Teguh.(*)