Terlibat Pembunuhan Prada Yanuar, Putra Anggota DPRD Bali Dijerat Tiga Pasal
Empat terdakwa yang menjalani persidangan yaitu terdakwa penusukan tunggal yang juga anak anggota DPRD Bali Dewa Nyoman Rai Dapil Buleleng.
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM, DENPASAR - Sejumlah personel TNI berpakaian sipil tampak berada di luar ruang sidang.
Kehadiran mereka bersamaan dengan digelarnya sidang perdana kasus pembunuhan siswa Secata Dikjur Infanteri, Singaraja, Prada Yanuar Setiawan (20).
Pantauan Tribun Bali, saat akan menjalani sidang perdana di ruang sidang anak Pengadilan Negeri (PN) Denpasar, Bali, Senin (31/7/2017), para terdakwa dikawal ketat aparat kepolisian bersenjata lengkap.
Sementara di luar ruang sidang sejumlah personel TNI berpakaian non dinas ikut memantau di luar ruang sidang.
Baca: Anak Anggota DPRD Bali Tersangka yang Tewaskan Prada Yanuar Terancam 15 Tahun Penjara
Saat akan dibawa menuju ruang sidang, para terdakwa menutupi wajahnya dengan tangan dan jaket.
Empat terdakwa yang menjalani persidangan yaitu terdakwa penusukan tunggal yang juga anak anggota DPRD Bali Dewa Nyoman Rai Dapil Buleleng berinisial DKDA (16).
Tiga terdakwa anak lainnya KCA (16), CI alias Imen (17) dan KTS (17).
Keempat terdakwa merupakan bagian dari enam orang yang ditetapkan sebagai tersangka.
Sementara, dua tersangka lainnya yakni Revo Ashawarisyah dan Fajar Hamadi (keduanya berkas terpisah) belum dilakukan pelimpahan tahap II, karena masih proses penyidikan di Polresta Denpasar.
Di persidangan, keempat terdakwa menjalani sidang terpisah yang dipimpin Hakim Ketua Agus Walujo Tjahjono, didampingi hakim anggota I Wayan Kawisada dan Made.
Baca: Prada Yanuar Dikeroyok hingga Tewas, Pelaku Utamanya Diduga Putra Anggota DPRD Bali
Jaksa Made Ayu Citra Mayasari mengatakan, terkait pasal yang didakwakan ke terdakwa CI alias Imen adalah dakwaan primer Pasal 170 ayat (2) ke-1.
Sedangkan dakwaan subsider 170 ayat 1 atau Pasal 351 ayat (1).
Khusus untuk terdakwa DKDA didakwa tiga pasal sekaligus, yakni Pasal 338 KUHP Jo Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau Pasal 170 ayat (2) angka 3 Jo UU RI Nomor. 11 tahun 2012 atau Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo UU RI Nomor 11 Tahun 2012.
