Seminggu Jelang Keberangkatan, Baru Separo Visa Jemaah Haji Jatim yang Tuntas

TRIBUNNEWS.COM, SURABAYA - Hingga satu minggu menjelang keberangkatan kloter pertama, belum semua visa beres.

Panitia Pelaksana Ibadah Haji (PPIH) Kemenag Jatim sampai saat ini baru menerima sekitar separo visa dari total 27.323 total calon jemaah haji (CJH) Jatim.

Padahal pada 9 Agustus 2016 besok, para jemaah itu sudah mulai diterbangkan.

"Sampai saat ini memang baru sekitar 25 kloter yang visanya sudah beres. Sisanya masih proses," kata Kepala Kanwil Kemenag Jatim, Mahfud Shodar, Senin (1/8/2016).

Visa haji adalah dokumen penting yang harus digenggam jemaah selama 40 hari menunaikan ibadah haji di Mekkah dan Madinah.

Dokumen ini adalah tanda bukti setiap warga negara berkunjung ke nagara orang. Visa dikeluarkan kedutaan negara asing itu.

Mahfud menegaskan bahwa separo visa itu adalah milik gelombang pertama penerbangan.

Separo penerbangan gelombang kedua yang lain saat ini masih dalam proses di kantor Kedutaan Arab Saudi.

Kenapa visa masih belum tuntas, apakah bermasalah? Mahfud menolak jika disebut bermasalah. Hanya masih proses di kedutaan.

Pihaknya juga hanya bisa berusaha dan berharap agar visa itu sudah harus di tangan jemaah sebelum berangkat.

"Kalau diminta menjamin, saya tak bisa menjamin. Sebab visa itu yang mengeluarkan keduataan. Bukan Kemenag," kata Mahfud saat didesak jaminan terbitnya visa sebelum terbang.

Namun tahun ini ada kemudahan mencetak visa. Jika sebelumnya visa harus dicetak oleh kantor Kedutaan Besar Arab Saudi. Dan kedutaan ini pula yang mencetaknya. Namun tahun ini visa bisa dicetak di mana pun melalui online.

Berkaca pada pelaksanaan tahun lalu, banyak CJH yang belum memegang visa saat mereka sudah hendak terbang. Bahkan di antara mereka juga sudah ada yang berada di Asrama Haji Sukolilo Surabaya.

Ada yang menunggu untuk diterbangkan ke kloter berikutnya karena visa belum di tangan.

"Ini menjadi catatan dan pelajaran kami. Tahun ini kami perjuangkan agar tak terjadi lagi. Caranya terus berkoordinasi dengan pusat. Namun semua bergantung kedutaan," tambah Mahfud.