Pengurus PDIP Yogyakarta Bakal Kena Sanksi Bila Tak Mendukung Imam Priyono Jadi Calon Wali Kota

TRIBUNNEWS.COM, YOGYAKARTA - DPC PDI Perjuangan Kota Yogyakarta menginstruksikan pengurus PDIP di tiap kecamatan untuk bergerak melakukan program pemenangan Imam Priyono sebagai Wali Kota Yogyakarta.

Jika tidak melaksanakan, pengurus partai tersebut akan mendapat sanksi.

Ketua DPC PDIP Kota Yogyakarta, Danang Rudyatmoko mengatakan, berdasar hasil Rapat Kerja Cabang (Rakercab) PDIP Kota Yogyakarta, Minggu (31/7/2016), seluruh pengurus PDIP di Kota Yogyakarta wajib mendukung penuh Imam Priyono sebagai Calon Wali Kota (Cawalkot) Yogyakarta.

"Sesuai instruksi seperti yang tertuang dalam surat tugas nomor 855/Pilkada/DPP/VII/2016. Seluruh struktural partai dan petugas partai diwajibkan bergerak mendukung serta melaksanakan program-program pemenangan," ucap Danang di Sporthall Kridosono, Minggu (31/7/2016) sore.

Oleh karena itu, pengurus PDIP di tiap kecamatan wajib melaksanakan rapat koordinasi terkait persiapan Pilwalkot 2017.

Pengurus di tiap kecamatan juga diwajibkan membentuk posko pengaduan, sekaligus posko pemenangan di masing-masing kelurahan wilayah setempat.

"PAC juga harus memberi kepercayaan penuh kepada DPC PDIP Kota Yogyakarta untuk membantu pelaksanaan dari instruksi DPP Partai sesuai surat tugas," ujar dia.

Saat dimintai konfirmasi, Imam Priyono enggan memberi komentar terkait hasil Rakercab tersebut. Sebab menurutnya, surat tugas yang diberikan oleh DPP PDIP untuknya, tidak untuk dipublikasikan.

Dia pun mengaku akan menyerahkan segala keputusan terkait proses pencalonannya kepada PDIP.

"Saya tidak berkomentar dulu ya, maaf. Surat tugas sebenarnya kan rahasia," kata IP, sapaan akrabnya.

Di lain sisi, Sekretaris DPD PAN Kota Yogyakarta yang turut hadir dalam rapat konsolidasi PDIP tersebut, Rifki Listianto mengatakan, kehadirannya di kegiatan PDIP itu hanya untuk memenuhi undangan.

Pihaknya hadir mewakili partai, bukan dalam konteks Pilwalkot 2017.

"Karena kewenangan itu sekarang sudah ada di DPP. Kami juga masih menunggu hasilnya," tegas Rifki.

Dia pun kembali menegaskan, pihaknya belum bisa memastikan terkait PAN akan berkoalisi dengan PDIP atau tidak.

Sesuai UU Pilkada, rekomendasi calon kepala daerah dikeluarkan oleh DPP masing-masing partai, tidak seperti Pilkada di lima tahun yang lalu.

"Dulu waktu Hanafi Rais maju, jauh-jauh hari kami sudah bisa memberikan statement. Sekarang karena ada UU Pilkada itu, kami belum bisa memastikan," ujar dia.