Tujuh Bupati Bersatu Untuk Danau Toba

TRIBUNNEWS.COM, SIMALUNGUN - Tanda cintanya Presiden Joko Widodo terhadap rakyat yang bermukim di kawasan wisata Danau Toba, Sumatera Utara, tak perlu diragukan.

Rapat Terbatas (Ratas) yang dibungkus dengan tema "Bersatu untuk Danau Toba" pun dilangsungkan di Hotel Niagara, Parapat, Simalungun.

"Ini saya finalkan! Setelah ini tidak ada lagi rapat dengan saya, langsung pelaksanaan," kata Presiden Jokowi.

Presiden sangat senang dengan kemajuan yang pesat terhitung sejak rapat di istana sebulan yang silam.

Menpar Arief Yahya yang menjadi moderator ratas bersama tujuh bupati itu sudah memaparkan progres dari sejak tujuh pimpinan daerah itu meneken komitmen untuk bersatu 11 Agustus 2015 lalu.

Ketujuh bupati itu masih solid, kompak dan mau maju bersama. Bersama Plt Gubernur Sumatera Utara Tengku Erry Nuradi yang duduk di ujung kanan Presiden Jokowi, mereka diberi kesempatan untuk bicara masing-masing 5 menit.

Mereka boleh mengusulkan apa saja terkait dengan infrastruktur untuk memajukan Toba.
Mereka itu antara lain, Bupati Dairi KRA Johnny Sitohang Adinegoro, Bupati Simalungun Binsar Situmorang, Bupati Samosir Rapidin Simbolon, Bupati Humbang Hasundutan Dosmar Bamjarnahor, Bupati Toba Samosir Darwin Siagian, Bupati Karo Terkelin Brahmana, dan Bupati Tapanuli Utara Nikson Nababan.

Presiden Jokowi ingin mendengarkan langsung usulan mereka. Mantan Walikota Solo ini bersungguh-sungguh untuk mempercepat Danau Toba senagai destinasi berskala internasional. "Leading sectornya adalah Kemenpar!" tegas Jokowi yang mengenakan kemeja putih lengan panjang itu.

Setelah 75 menit memimpin rapat, Presiden mengatakan kepada wartawan bahwa dalam ratas tadi, Plt. Gubernur Sumatera Utara dan tujuh bupati di Kawasan Danau Toba, semuanya sepakat membangun bersama-sama.

"Rapatnya diberi judul bersatu untuk Danau Toba. Ini menyangkut 7 kabupaten, kalau tidak bersatu, tidak ada sepakat, ya, pemerintah pusat akan kesulitan," ujar Presiden.

Ada beberapa kesepakatan strategis antara pemerintah pusat dengan pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dan 7 bupati itu.

Isinya antara lain pembentukan Badan Otoritas Danau Toba.

"Artinya yang berkaitan dengan izin-izin dalam lingkup kawasan wisata yang sudah ditentukan sebesar 500 hektar akan jadi kewenangan badan otorita, lainnya menjadi kewenangan pemerintah daerah," ucap Presiden.

Hal lain yang disepakati dalam rapat tersebut adalah Pengembangan Bandara Silangit yang akan dimulai pada bulan April dan selesai pada bulan September 2016.

Pengembangan bandara meliputi perluasan landasan pacu dari 2400 x 30 meter menjadi 2650 x 45 meter dan perluasan pembangunan terminal penumpang. Sarana akomodasi juga tak luput menjadi perhatian Presiden, pemerintah akan membangun hotel di kawasan Danau Toba dengan fasilitas yang lebih baik.