8 Calon Jenderal Polisi Belajar Ihwal Kemaritiman ke Gubernur Jatim

TRIBUNNEWS.COM, SURABAYA - Sebanyak 8 calon jenderal polisi belajar ihwal kemaritiman kepada Gubernur Jatim Soekarwo, Rabu (12/8/2015) di Gedung Negara Grahadi.

Mereka adalah para perwira menengah (Pamen) berpangkat Komisaris Besar (Kombes) yang sedang menjalani Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi (Sespimti) Polri angkatan ke-24.

Beberapa di antaranya adalah mantan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombespol Rikwanto dan mantan Kabid Humas Polda Jatim Kombespol Awi Setiyono.

Ketika menemui Soekarwo, calon jenderal tersebut didampingi dua pendamping, dengan pimpinan rombongan Kombes Pol Drs Irwanto.

Irwanto mengatakan, Jatim menjadi pilihan belajar kemaritiman karena provinsi dengan 38 kabupaten/kota ini memiliki panjang pantai yang luas. Selain itu, pulau terluarnya juga cukup banyak.

"Itulah yang menjadikan Jatim menjadi leader kebijakan Presiden RI dalam bidang kemaritiman. Makanya Sespimti tertarik datang ke sini untuk belajar masalah kemaritiman," ujarnya.

Menurut Irwanto, kunjungan ini merupakan kegiatan yang menjadi salah satu rangkaian kuliah kerja dalam negeri Sespimti Dikreg ke-24 tahun ajaran 2015.

"Para peserta Sespimti ini akan dipersiapkan untuk menjadi pemimpin di kepolisian," tegasnya.

Sementara, Soekarwo mengatakan, beberapa program kemaritiman di Jatim semisal pengembangan perikanan tangkap, peningkatan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, serta pengembangan kelautan, pesisir, pulau-pulau kecil dan pengawasan.

Dalam program pengembangan perikanan tangkap dilakukan penerapan sistem rantai dingin (cold chain system) di 11 pelabuhan perikanan.

Lalu pemberlakuan sertifikasi hasil tangkapan ikan dala rangka pemenuhan persyaratan ekspor, penyempurnaan fasilitas di pelabuhan perikanan, pemberian paket alat tangkap dan alat bantu penangkapan ikan (jaring, rumpon, GPS, fish finder dan alat keselamatan berlayar) di seluruh kabupaten/kota termasuk nelayan Perairan Umum Daratan (PUD).

"Selain itu kita juga mendirikan Rumah Ikan dan Pengkayaan SDI (restocking Laut dan PUD) dalam rangka pemulihan Sumber Daya Ikan," kata Soekarwo.

Untuk program peningkatan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dilakukan penerapan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) dan In Process Inspection(IPI) bagi Unit Pengolahan Ikan (UPI); pembinaan dan pelatihan mutu bagi UPI serta adanya sistem Health Certificate (HC) On Line, hibah peralatan pengolahan hasil perikanan, pameran/exhibition.

Sedangkan program pengembangan kelautan, pesisir, pulau-pulau kecil dan pengawasan antara lain terbentuknya Perda No. 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Jatim Tahun 2012 s.d. 2032; rehabilitasi mangrove dan terumbu karang; serta pengawasan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya ikan (SDI) oleh kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas).

"Dengan 46 pelabuhan, Jatim merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia dengan pelabuhan terbanyak," tegasnya.