Update Status Gubernur Sumut di Facebook Setelah Ditahan KPK Buat Kehebohan di Dunia Maya

Bahkan, Gubernur Sumut lewat pengacaranya, meminta penanganan kasus bansos Sumut dialihkan dari Kejaksaan Agung ke KPK.

Jaksa Agung mengatakan, sejauh ini pihaknya belum melihat tanda-tanda KPK ingin mengambil alih kasus dana bansos Pemprov Sumut. "KPK pun tidak punya pretensi tidak akan mengambil alih kasus atau penanganan kasus bansos," ucap Prasetyo.

Ia menambahkan, pihaknya masih mengusut kasus korupsi dana bansos di Sumut. Kalaupun KPK ingin mengambil alih, Prasetyo mengungkapkan ada prosedur dan mekanisme yang harus diselesaikan.

Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Kejagung Tonny Spontana mengatakan, Kejaksaan Agung menolak permintaan pihak Gatot, agar pengusutan kasus bansos dialihkan dari kejaksaan ke KPK.

"Sejak awal kasus itu memang ditangani Kejagung, KPK kan menangani kasus (suap) PTUN yang awalnya adalah operasi tangkap tangan, kemudian menyangkut pula ke Gubernur Sumut bersama istrinya," kata Tonny di kantornya, kemarin.

Tonny menambahkan, Kejagung juga sudah berkoordinasi dengan KPK apabila penyidik Kejagung hendak memeriksa Gatot. Namun Tonny belum bisa memastikan kapan pihaknya akan memanggil dan memeriksa Gatot, yang kini ditahan di Lapas Cipinang.

"Saksi-saksi yang lain sudah selesai diperiksa. Terakhir, wakil gubernurnya diperiksa. Setelah itu baru kami jadwalkan pemeriksaan gubernur. Kan dia enggak ke mana-mana sudah ada di KPK. Jadi koordinasi lebih mudah," katanya.

Mengenai isu ada oknum jaksa di Kejagung yang 'bermain' dalam kasus tersebut, Tonny mengatakan, lembaganya tak ambil pusing atas isu tersebut. "Sebut saja secara terbuka, tunjuk orangnya, kami ringkus. Sekarang kan sudah banyak jaksa dihukum," katanya.

Belum Kembali

Wakil Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi hingga kemarin sore belum berada di Medan. Sehari sebelumnya, Erry diperiksa Kejaksaan Agung di Jakarta.Menurut sumber, yang tidak mau disebutkan identitasnya, Erry menghadiri acara Geo Park Danau Toba, yang dilaksanakan Kementrian Parawisata bersama tujuh bupati kawasan Danau Toba di Hotel Saripan Pacipik, Jakarta.

Bagian Humas Pemprov Sumut juga mengaku belum tahu agenda Wakil Gubernur Sumut dan Sekda Sumut. "Hari ini belum tahu dek," ujar PNS di Bagian Humas Pemprov Sumut di ruang kerjanya, kemarin sekitar pukul 14.00 WIB.

Beberapa petugas Satpol PP yang bertugas di lantai I Kantor Gubernur mengaku, belum melihat Wakil Gubernur masuk kantor sejak pagi. "Belum ada masuk. Kalau Pak Sekda baru saja keluar," ujar petugas Satpol PP kepada Tribun.

Wakil Gubernur Sumut diperiksa penyidik Kejagung sebagai saksi kasus bansos Pemprov Sumut 2012-2013. Usai diperiksa, Erry mengaku sudah mengingatkan Gubernur terkait laporan pertanggungjawaban aliran dana bansos. Erry menyampaikan kepada Gatot soal hasil temuan BPK berupa dana bansos fiktif sebesar Rp 98 miliar.

"Tugas wakil kepala daerah memberi masukan kepada kepala daerah. Saya sudah mencoba menyampaikan hal itu, tapi keputusan di tangan pimpinan," kata Erry di Gedung Kejagung, Rabu lalu.

Erry menyebut, 223 lembaga tak melaporkan pertanggungjawaban penggunaan bansos. "Penerimanya kalau tak salah ada 223 lembaga yang belum beri pertanggungjawaban dan sisa Rp 50 miliar," ujarnya. (tribunnews/the/nic/fer)