Selasa, 7 Oktober 2025

Penangkapan Bambang Widjojanto

Kepemimpinan Politik Anti korupsi Jokowi Lemah

kami melihat kepemimpinan politik anti korupsi periode pemerintahan saat ini justru menunjukkan ketidakpastian

Editor: Sugiyarto
Warta Kota/Alex Suban
Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad, Wakil Presiden Jusuf Kalla, Jaksa Agung, HM Prasetyo, dan Wakapolri, Komjen Pol Badrodin Haiti (depan, kiri ke kanan) memberikan penjelasan tentang sikap pemerintah terkait penangkapan Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto oleh Bareskrim Polri, di teras Istana Bogor, Bogor, Jawa Barat, Jumat (23/1/2015). Presiden meminta pada institusi Polri dan KPK untuk memastikan bahwa proses hukum yang ada harus objektif dan sesuai dengan aturan UU yang ada. (Warta Kota/Alex Suban) 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Pristiqa Ayun W

TRIBUNNEWS.COM, YOGYA - Direktur JK School of Government UMY, Achmad Nurmandi, turut menyayangkan konflik yang terjadi antara KPK dan Polri.

Menurutnya, konflik berkepanjangan antara KPK dan Polri ini membuat sebuah momentum bagi para koruptor untuk bisa melepaskan diri dari jeratan hukum.

Achmad juga memaparkan, dari ilmu kelembagaan dan organisasi, tampak sekali bahwa pelembagaan anti korupsi di Indonesia belum mencapai titik kemampuan yang baik.

Ditandai dengan belum bersinerginya dua lembaga negara yang seharusnya bekerjasama menegakkan hukum di Indonesia.

"Dengan sikap Presiden Joko Widodo yang cenderung mengambil sikap normatif, kami melihat kepemimpinan politik anti korupsi periode pemerintahan saat ini justru menunjukkan ketidakpastian," ujar Achmad.

Ia menambahkan, dalam kurun waktu 10-15 tahun ke depan, Indonesia membutuhkan kepemimpinan politik.

Kepemimpinan politik ini sebagai pihak yang dapat menuntun penguatan lembaga-lembaga anti korupsi yang dijalankan lembaga kepresidenan. (*)

Sumber: Tribun Jogja
Rekomendasi untuk Anda

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved