Nyaris Habis untuk Gaji Pegawai, PDIP Nilai APBD Melawi Tak Sehat

TRIBUNNEWS.COM, MELAWI - Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menilai APBD Kabupaten Melawi tidak sehat. Pasalnya belanja pegawai lebih besar dari pada belanja publik, seperti insfrastruktur dan lain sebagainya.

Juri bicara fraksi PDIP Melawi, Malin mengungkapkan, untuk belanja pegawai 496 miliar lebih, sedangkan untuk belanja langsung hanya Rp 426 miliar lebih.

Kata Malin, seharusnya belanja langsung mendapatkan porsi yang lebih besar bukan sebaliknya. Oleh karena itu pemerintah harus mengambil langkah-langkah yang bijak.

“Yang pertama pemerintah harus mengurangi biaya seremonial dan belanja pegawai atau perjalanan dinas. Selanjutnya pemerintah harus menata atau merasionalkan jumlah pegawai dan pegawai honorer, jika diperlukan moratorium penerimaan pegawai negeri sipil maupun honorer,” kata Malin saat menyampaikan pandangan umum terhadap RAPBD Melawi, gedung DPRD, Senin (22/12).

Malin juga mengatakan, masalah skala prioritas dalam penempatan pelaksanaan pembangunan agar benar-benar mencerminkan tingkat urgensi, keadilan dan pemerataan di segala bidang, seperti bidan insfrastruktur jalan dan jembatan yang belum tersentuh.

Seperti jalan penghubung antar kecamatan menuju Kabupaten, atau jalan dari desa menuju kecamatan di daerah terpencil.

Bidang pendidikan agar lebih ditingkatkan, terutama mengenai pemerataan guru agar disesuaikan dengan sekolah. Termasuk perbaikan rumah guru ruang kelas yang masih kurang.

Pemerintah juga harus memperhatikan guru yang bertugas di daerah pedalaman dengan memberikan reward dan punishment.

“Termasuk penempatan gedung sekolah meskinya memperhatikan kondisi daerah, melihat bakal calon siswa sekolah tersebut, sebab kita tidak ingin bangunan tersebut menjadi sia-sia. Megah dan mempunyai fasilitas tapi tidak punya siswa, contohnya di gedung SMP di Desa Bina Jaya kecamatan Pinoh Selatan,” katanya.

Persoalan lain, kata Malin, adalah mengenai pelayanan kesehatan. Khususnya di rumah sakit. Sebab selama ini pihaknya sering mendapat keluhan dari masyarakat mengenai pelayanan di rumah sakit yang kurang memuaskan, sering terjadi kekosongan obat, kekurangan alat, dan kebersihannya.

“Yang lebih parah lagi, dari rumah sakit sering dirujuk ke klinik. Apakah anggarannya tidak ada, atau peralatan rumah sakit sudah rusak semua, atau tenaga medisnya tidak ada, ini mohon penjelasan,” kata Malin.

Wakil bupati Melawi, Panji Ssos mengungkapkan, apa yang disampaikan fraksi di DPRD semuanya untuk kebaikan bersama. Pihaknya akan segera melakukan pembenahan terhadap kekurangan yang masih ada.

“Terkait dengan belanja daerah yang dianggap kurang sehat, memang demikian kenyataannya, kalau belanja pegawai lebih besar dari belanja publik. Kita memang harus melakukan efisiensi anggaran dan itu mutlak,” katanya.

Menurut Panji, sudah selayaknya belanja publik harus lebih besar daripada belanja pegawai, termasuk dalam penggunaan operasional pegawai. Pembangunan yang bertujuan untuk kepentingan masyarakat harus menjadi prioritas.

“Meskipun sampai saat ini kita masih banyak mengalami kesulitan berkaitan dengan itu, harus menjadi perhatian. Upaya yang harus kita lakukan, kita lebih meningkatkan kualitas pembahasan sehingga kita tahu, ternyata masyarakat menginginkan yang seperti ini, dan berikutnya lagi kita harus mampu membidik secara prioritas,” katanya.