Bupati Malang, Rendra Kresna Dukung Pilkada Langsung

TRIBUNJATIM.COM, MALANG - Bupati Malang, Rendra Kresna memiliki dua sikap terkait wacana pemilihan oleh DPRD. Pada satu sisi, Rendra ingin pemilihan langsung oleh rakyat.

Di sisi lain, Rendra juga mendukung wacana pemilihan oleh DPRD.

Pria yang juga Ketua DPD Golkar Kabupaten Malang ini mengaku secara pribadi lebih sreg pemilihan langsung. Saat wacana ini baru bergulir pada 2013, Rendra sempat berkirim ke DPP Golkar soal pendapatnya ini.

Dasar utama pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) adalah UU 32/2004 tentang Pemerintah Daerah (Pemda).

Dalam UU ini, pemda adalah bupati/wali kota dan DPRD. Jadi kedudukan bupati/wali kota sejajar dengan DPRD.

“Kalau bupati diangkat dan bertanggungjawab kepada DPRD, bagaimana bisa menjalankan UU. Berarti kedudukan DPRD lebih tinggi dibandingkan bupati,” kata Rendra kepada Surya Online(Tribunnews.com Network), Sabtu (13/9/2014).

Makanya Rendra lebih setuju pemilihan langsung.
Menurutnya, kepala daerah yang dipilih langsung akan semakin dekat dengan rakyat.

Kepala daerah terpilih pun merasa memiliki tanggung jawab kepada rakyat yang memilihnya.

Di sisi lain, sebagai kader Golkar, Rendra tetap akan mengikuti kebijakan partai.

Tapi dia minta seluruh fraksi di DPR RI, termasuk Fraksi Golkar tidak mengabaikan suara rakyat yang menghendaki pemilihan langsung.

Suara rakyat harus menjadi pertimbangan utama fraksi dan partai politik mengambil kebijakan.

Sebelumnya, bupati dan wali kota yang bergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) resmi mendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung oleh rakyat.

Dukungan resmi ini disampaikan dalam pertemuan di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Kamis (11/9/14).

“Sebagai anggota Apkasi, saya manut organisasi. Sejujurnya, pemilihan langsung ini mendekatkan bupati dengan rakyat,” tambahnya.