KGPH Hadiwinoto : Sri Sultan Sebaiknya Tidak Maju Capres

TRIBUNNEWS.COM.YOGYAKARTA,– Rencana Partai Demokrat mengusung Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X sebagai calon presiden mulai memunculkan tanggapan. 

Adik kandung Sultan, Kanjeng Gusti Pangeran Haryo (KGPH) Hadiwinoto, menyatakan, sebaiknya Sultan tidak maju dalam pemilu presiden mendatang. Alasannya, berdasar kalkulasi politik saat ini, Sultan, yang juga Raja Keraton Yogyakarta, masih susah menandingi dua calon presiden (capres) lain, yakni Joko Widodo dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Prabowo Subianto dari Partai Gerindra. 

“Yang saya baca di koran, Ngarso Dalem (panggilan Sultan, red) dimajukan itu kan biar pilpres nanti bisa dua putaran. Tapi buat apa dua putaran kalau beliau kalah? Jadi saya kira sebaiknya enggak,” kata KGPH Hadiwinoto, Rabu (14/5) di Yogyakarta. 

Hadiwinoto mengatakan, sampai sekarang, pihak keluarga belum diajak berbicara soal rencana pencalonan Sultan Hamengku Buwono X. Menurut dia, jika Sultan memang punya niat serius untuk maju menjadi capres, pasti keluarga akan diberi tahu. 

“Tapi, sampai saat ini, saya juga hanya baca dari koran. Sultan belum bilang apa-apa,” ujar dia. 

Hingga sekarang, menurut Hadiwinoto, Partai Demokrat juga belum mendekati para kerabat Keraton Yogyakarta terkait pencalonan Sultan. Meskipun begitu, Hadiwinoto tak menutup kemungkinan Sultan bakal memutuskan maju sebagai capres. 

Sebelumnya, Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Amir Syamsuddin mengatakan, partainya berencana mencalonkan Sri Sultan Hamengkubuwono X. Menurut Amir, Sultan dipilih karena elektabilitasnya bisa bersaing dengan dua kandidat bakal capres lainnya, yaitu Prabowo Subianto dan Joko Widodo. 

Amir menyebutkan, berdasarkan survei yang dilakukan Lingkaran Survei Indonesia (LSI), elektabilitas Jokowi berada di kisaran 25-26 persen, sementara Prabowo 17-18 persen. Di posisi ketiga, ada Sultan dengan 15 persen. 

Akan tetapi, Amir mengakui, untuk mengusung Sultan, Demokrat harus realistis terkait upaya membangun koalisi dengan partai lain untuk memenuhi presidential threshold.