Jika Tambang Pasir Tak Dihentikan, Pulau Batam Terancam Tenggelam
lori dan para penambang pasir tidak banyak berkomentar saat melakukan pertemuan dengan Wakil Wali Kota Batam
lihat foto
Laporan Wartawan Tribun Batam, Anne Maria S.
TRIBUNNEWS.COM – lori dan para penambang pasir tidak banyak berkomentar saat melakukan pertemuan dengan Wakil Wali Kota Batam H Rudi SE MM dan beberapa SKPD terkait penambangan pasir ilegal, Rabu (10/4/2013) di lantai 4 Pemko Batam.
Meski tersirat rasa keberatan di wajah masing-masing sopir, mereka tetap patuh terhadap larangan tegas Rudi terhadap praktik penambangan pasir ilegal. Meski memang, tak sedikit dari mereka yang khawatir akan kehilangan mata pencahrian akibat larangan tersebut. Mereka bahkan meminta jika terjadi penutupan tambang pasir ilegal, pemerintah dapat melakukannya tanpa setengah-setengah.
"Kemarin sudah ada penutupan pak, tapi kenapa nggak diisolasi saja. Dijagalah mungkin oleh Ditpam atau Satpol PP, kayak di Kampung Jabi itu supaya nggak lepas penertiban muncul lagi. Saya tengok dengan mata saya sendiri, kalau memang dijaga pasti tutup dengan sendirinya. Kalau ditutup betul kan bangkrut semua, karena susah nyari pasir," ungkap Suparman, salah seorang pihak sopir lori.
Menjawab itu Rudi menegaskan bahwa hal seperti itu sudah tidak perlu dilakukan lagi. Sebab, pihaknya dan Muspida akan melakukan penertiban secara total.
"Saya mohon janganlah menambang pasir lagi. Tentu kita tidak mau Batam ini tenggelam. Tolong bapak ingatkan saja sama teman-teman yang lain, saya nggak mau saya dibenturkan dengan warga saya sendiri. Saya rasa pun nggak perlu isolasi lagi, karena akan ada operasi di seluruh Batam," ujar Wakil Wali Kota Batam H Rudi SE MM saat itu.
Kalau masih ada praktik penambangan pasir ilegal tersebut selama operasi, maka bukan yang melaksanakan penggalian saja, Rudi bahkan mengingatkan para penadah. "Mulai dari pemilik, penambang, pengangkut, sampai yang nadahnya bakal kena sanksi. Dan akan di ambil lagi pasirnya," tegas mantan anggota dewan itu.
Disinggung para sopir lori dan penambang pasir yang meminta solusi terhadap mereka kedepannya, Rudi menawarkan jalan keluar berupa pembukaan usaha kaki lima atau pilihan mendapatkan pelatihan melalui BLK (Balai Latihan Kerja) yang akan diaktifkan kembali tahun 2014.
"Kalau mereka punya sekolah, tenang saja, kitakan akan menghidupkan kembali BLK yang ada disini. Insya Allah tahun 2014 anggarannya sudah ada. Kalau tak sekolah ini memang kita repot, tapi kita upayakan lah untuk penataan PKL mereka mendapatkan tempat berusaha," beber Rudi.
Untuk pengaktifan kembali BLK yang terbengkalai saat ini, Rudi mengaku akan menggunakan anggaran dari pajak yang dibayarkan oleh pekerja asing di Batam.
"Yang punya pendidikan nanti lapor ke camat atau lurahnya, supaya data di bawa ke Disnaker untuk mendapatkan pelatihan. Lebih kurang pajaknya pekerja asing ini Rp 22 miliar, itu baru asumsi yah. Desember kita baru tahu berapa totalnya," jelas dia.
Sementara untuk para sopir maupun penambang yang latar belakang pendidikannya kurang, diupayakan mendapat bantuan usaha. "Yang penting mereka bisa cari hidup dari yang halal. Semua kecamatankan nantinya dibuka lahan untuk PKL. Tapi kita juga nggak harapkan semua jadi PKL," tutupnya.
