BPPD Undang Sembilan Lembaga Pusat
(BPDD) Kabupaten Nunukan mengundang sembilan instansi pusat yang terkait dengan percepatan pembangunan di daerah perbatasan.
lihat foto
Laporan Wartawan Tribun Kaltim, Niko Ruru
TRIBUNNEWS.COM NUNUKAN,- Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPDD) Kabupaten Nunukan mengundang sembilan instansi pusat yang terkait dengan percepatan pembangunan di daerah perbatasan.
Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Nunukan Faridil Murad mengatakan, permasalahan - permasalahan yang ada di perbatasan seperti ekonomi, politik dan infrastruktur harus mendapat perhatian khusus sebagai upaya mengejar ketertinggalan wilayah perbatasan.
Perwakilan instansi pemerintah pusat ini melakukan tatap muka dengan para camat yang bertugas di wilayah perbatasan RI-Malaysia di Kabupaten Nunukan.
"Tentunya dari permasalahan - permasalahan yang dikemukan para camat yang wilayahnya di perbatasan, maka dari Badan Nasional Pengelola Pembangunan Perbatasan akan menjadikan program mereka kedepannya melalui Badan Pengelola Perbatasan Daerah Nunukan," ujarnya.
Faridil mengatakan, para pejabat ini ingin mendengarkan langsung persoalan di daerah perbatasan melalui para camat itu.
"Jadi ini nanti mereka meresume apa semua permasalahan-permasalahan dan untuk mempercepaat pembangunan di daerah. Sehingga ini nanti akan kita bahas di rapat nasional perbatasan di Jakarta," ujarnya.
Pihaknya tentu sangat berharap, dari pertemuan ini pemerintah pusat memprioritaskan percepatan pembangunan sarana dan prasarana. Karena hal itu terkait dengan upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi warga di perbatasan.
"Untuk memperceapat pertumbuhan ekonomi perbatasan, yah infrastrukturnya dulu yang kita benahi. Infrastrktur yang ada di perbatasan yang perlu sgera ditangani," ujarnya sambil berharap percepatan pembangunan segera dilaksanakan 18 instansi pusat terkait.
Baca Juga :
