Wali Kota Medan Dinilai Tertutup Soal Bantuan Dana Bawahan

Laporan Wartawan Tribun Medan, Adol Frian Rumaijuk

TRIBUNNEWS.COM, MEDAN - Anggota DPRD Sumatera Utara Dapil Sumut 1, M Nasir menilai pengucuran Bantuan Dana Bawahan (BDB) hanya Rp 10 miliar ke Pemko Medan karena tertutupnya Wali Kota Medan Rahudman Harahap. Tidak ada komitmen komunikasi, sehingga BDB 21 anggota Dewan Sumut beralih ke daerah lain.

Hal itu disampaikan M Nasir menanggapi pernyataan Rahudman Harahap yang menyatakan tidak meratanya pembangunan infrastruktur karena kecilnya kucuran dana BDB dari provinsi. Pemko Medan mengusulkan Rp 10 miliar untuk ditampung di APBD provinsi 2013.

"Saya ingin menyatakan, kualitas infrastruktur di Medan bukan perkara uang. Dan bisa dilihat, kalau kualitas jalan provinsi dan jalan negara di Medan, pada kondisi baik," ujar M Nasir kepada Tribun Medan (Tribunnews Network), Jumat (1/3/2013).

Status jalan negara yang saat ini dalam perbaikan, hanya di Jl Yos Sudarso Km 6 sampai Belawan, sekitar 20 km. Itupun dalam perbaikan.

"Itupun, Rahudman jangan menyalahkan kecilnya anggaran BDB. Karena sebagai anggota DPRD dapil Medan, kita dikecewakan," ujarnya.

M Nasir mencontohkan, kekecewaannya tentang ditampungnya anggaran untuk perbaikan jembatan antar kelurahan di Kecamatan Medan Marelan dengan Kelurahan Besar Kecamatan Medan Labuhan sekitar Rp 3,9 miliar justru dialihkan menjadi pelebaran sayap jembatan di Jl Raden Saleh.

Begitu juga dengan Jembatan di Jl Adam Malik, yang kini belum jelas pengalokasiannya.

"Padahal, kita hanya inginkan sesuai hasil reses agar jembatan tersebut bisa dilalui roda empat. Malah hanya dilakukan penggantian jembatan dari kayu kelapa menjadi mahoni. Yang menelan biaya Rp 175 juta," kesalnya.

Jadi menurutnya, tidak perlu menunggu gubernur yang baru. Karena secara normatif, fungsi budgeting ada di DPRD Sumut.

Dijelaskannya, pembangunan jembatan yang diminta adalah untuk mengurai kemacetan yang terjadi di Jl Medan-Belawan. Jika jembatan yang diusulkan itu diperbaiki, maka kemacetan juga akan teratasi.

"Anggota dewan telah jenuh dengan kondisi ini. Makanya dana yang ada dialihkan ke daerah kabupaten lain. Bahkan, Labuhan Batu dan Asahan lebih besar BDB nya," ujarnya.

M Nasir meminta Rahudman agar lebih terbuka karena pihaknya sebagai perwakilan rakyat juga memiliki kewajiban untuk mendorong pembangunan ekonomi masyarakat.

"Pemko kini tidak membenahi pertumbuhan ekonomi mikro. Padahal, sangat mampu memberikan dampak perekonomian yang lebih kuat," ujarnya.