Banjir Terjang Rancaekek

- Dua Sekolah dan Ratusan Rumah Tergenang
- Murid-murid Berenang di Lapangan Upacara

TRIBUNNEWS.COM RANCAEKEK, - Ratusan murid SD Haurpugur 3 dan Haurpugur 4 di Kampung Cabok Kidul, Desa Haurpugur, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, terpaksa tak bersekolah. Hingga Selasa (29/1/2013), ruang kelas yang biasa mereka gunakan untuk kegiatan belajar tergenang. Ketinggian air hampir merata setikat 50 cm.

"Cuma dua ruang kelas yang tidak tergenang karena sudah ditinggikan. Dua kelas itu, yakni ruang untuk kelas 1 dan kelas 2. Sedangkan empat ruang kelas lainnya seperti ruang kelas 3, 4, 5, dan 6 tergenang," ujar Kepala SD Haurpugur 4, Nai Wartini ketika ditemui Tribun di sekolah yang dipimpinnya, kemarin.

Selain sejumlah ruang kelas, lapangan yang biasa digunakan murid-murid untuk upacara juga tergenang sehingga sepintas lalu, lebih mirip kolam. Di tempat ini air lebih tinggi lagi. Beberapa murid yang telanjur datang ke sekolah, memanfaatkannya sebagai arena untuk berenang.

Nai mengatakan, banjir yang dialami sekolahnya tersebut akibat luapan air dari Sungai Citarik. Menurutnya, Sungai Citarik di Desa Haur Pugur meluap lantaran wilayah hulu yang berada di wilayah Kabupaten Sumedang terjadi hujan deras. Sebab wilayah Kecamatan Rancaekek tak turun hujan.

"Banjir mulai terjadi pada pukul 00.00 dini hari. Waktu itu air sempat setinggi perut orang dewasa. Air masuk ke empat ruang kelas. Bahkan ruang guru juga kemasukan air. Keramik-keramik pun terangkat," ujar Nai.

Dikatakan Nai, KBM SD Haurpugur 4 diliburkan sementara. Sebanyak 262 siswa diminta untuk belajar di rumahnya masing-masing. Pasalnya kondisi ruang kelas masih berantakan dan tergenang air. "Kalau surut biasanya dua sampai tiga hari jika banjirnya seperti ini. Tapi kalau ada kiriman lagi atau ada hujan lagi bisa seminggu," ujar Nai.

Selain siswa yang tidak masuk sekolah, Nai lebih lanjut mengatakan, sebanyak 12 guru juga tak bisa mengajar akibat ruang kelas SD Haurpugur 4 terendam air. Itu sebabnya Nai menilai akibat banjir yang melanda sekolahnya merugikan banyak pihak.

"Sekolah kami seperti pantai derita. Namun, sejauh ini belum ada rencana untuk merelokasi siswa. Kami lihat kondisinya besok (hari ini. Red)," ujar Nai.

Hal senada juga dikatakan Kepala SD Haurpugur 3, Nasrudin, ketika ditemui di sekolahnya. Nasrudin mengaku, banjir yang melanda kedua sekolah itu bukan untuk yang pertama kalinya. Ia pun menilai banjir kemarin merupakan kejadian yang paling parah.

"Ini sudah keempat kalinya terjadi dalam kurun waktu dua bulan. Tapi ini yang paling parah karena biasanya hanya tiga kelas yang terendam air. Karena tiga ruang untuk kelas 2, 3, dan 6 sudah ditinggkan. Hari ini (Kemarin. Red) ini enam kelas terendam sehingga menyebabkan ratusan siswa kami tidak bisa sekolah," ujar Nasrudin.

Dikatakan Nasrudin, sebanyak 163 siswa sudah diminta untuk belajar di rumahnya masing- masing kemarin. Menurutnya genangan air tak bisa langsung surut lantaran Sungai Citarik masih terus meluap. Bahkan tiga ruang, yakni ruang kelas 1, 4, dan 5 masih tergenang air lantaran posisi kelasnya lebih rendah ketimbang tiga kelas lainnya.

"Sebaiknya, pemerintah segera melakukan normalisasi Sungai Citarik yang menjadi sumber banjir yang kami alami ini. Air tak lagi tertampung di sungai itu," ujar Nasrudin sembari menyebutkan sebanyak 10 guru juga tak mengajar karena banjir.

Harus Dikeruk

Selain kedua sekolan ini, sekitar 400 rumah di RW 1 dan RW 2 juga ikut terendam akibat luapan Sungai Citarik ini. Hal itu dikatakan Kepala Desa Haurpugur, Ade Sansan ketika ditemui Tribun di ruang kerjanya.

"Banjir yang parah sudah terjadi enam kali akibat hujan deras dan luapan air Sungai Citarik," ujar Ade seraya mengatakan lebar Sungai Citarik yang melintasi desanya itu hanya sekitar tiga langkah kaki orang dewasa.

Ade pun membenarkan, SD Haurpugur 3 dan 4 menjadi langganan banjir ketika musim penghujan. Pasalnya lokasi kedua sekolah tersebut tak jauh dari Sungai Citarik. Menurutnya jika kedua sekolah itu terendam air, maka rumah di sekitarnya juga ikut terendam.

"Ada sekitar 15 rumah di sekitar sekolah atau tepatnya di RT 01/RW 02. Sebab lokasi bangunan-bangunan itu hanya berjarak sekitar 20 meter saja dari sungai. Karena itu Sungai Citarik harus segerak dikeruk supaya mencegah luapan air," ujar Ade.

Ade mengaku, kedua wilayah yang menjadi langganan banjir itu belum mendapatkan bantuan dari pemerintah meski sudah berulang kali diserang banjir dalam dua bulan ini. Padahal, kata dia, biasanya ada bantuan Rp 100 ribu per rumah ketika banjir menyerang kedua lokasi tersebut.

"Pemerintah harus memperhatikan bantuan kepada warga kami terutama untuk SD Haurpugur 3 dan 4. Kedua SD itu harus diperbaiki, kalau memang perlu direlokasi agar KMB tidak terganggu," ujar Ade.

SOP

Ditemui di kantornya, kemarin, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung, Marlan, mengatakan standard operation procedure (SOP) yang mengatur tugas dan kewajiban instansi pemerintah dalam penanganan bencana akan dibuat dalam waktu dekat. Dengan adanya SOP ini, ujar Marlan, koordinasi akan semakin mudah dilakukan.

"Nanti kalau ada SOP ini, mereka tidak bisa mengelak lagi, harus berbuat apa dan dengan siapa," katanya.

Dia menambahkan, pihaknya memiliki wewenang untuk melaporkan instansi yang tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam penanganan bencana alam. Laporan itu akan disampaikan kepada bupati sebagai atasan. Pertemuan itu juga bersama International Organization for Migration (IOM).

"BPBD punya fungsi komando dan pengendalian. Kalau tidak ada koordinasi, akan kami sampaikan kepada bupati. Nanti beliau yang akan mengambil tindakan kepada instansi yang dilaporkan," ujar Marlan.

Sejumlah instansi itu di antara lain Kesbangpol, Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, SDAPE, Dispertasih, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Ketahanan Pangan, Dinas Bina Marga, Dinas Perhubungan, dan Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan.

Marlan mengatakan, forum pengurangan bencana itu juga melibatkan kalangan usaha. Forum itu sudah dibentuk bersamaan dengan BPBD, tetapi sempat vakum selama beberapa saat. Forum ini akan digiatkan lagi dan dilegalkan, apalagi Perda No 2 Tahun 2013 Tentang Penanggulangan Bencana sudah disahkan.

"Kami juga akan membuat perencanaan selama lima tahun mendatang, dan sudah memiliki payung hukum. Pelaku usaha juga memiliki tanggung jawab dalam penanggulangan bencana, berdasarkan UU 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana," katanya. (cis/guy)

Baca  Juga  :

• Prioritaskan Infrastruktur Jabar Selatan 5 menit lalu
• Warga Keluhkan Harga Gas Tiga Kilogram Capai Rp 45.000 1 detik lalu
• Nelayan Tuntut Polisi Usut Kematian Temannya 1 detik lalu