Sumut Pangkas Dana Daerah Untuk Pemilihan Gubernur

TRIBUNNEWS.COM, MEDAN -- Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Sumut 2013 akan menelan dana sekitar Rp 639 miliar dari APBD 2013.

Dampaknya, Pemprov terpaksa mengurangi beberapa proyek pembangunan infrastruktur, transfer ke kabupaten/kota (dana bagi hasil), pendidikan, kesehatan dan pariwisata.     

Dana Pilgub ini dialokasikan pada KPU Sumut sebesar Rp 482 miliar, Panwas Pilgub sebesar Rp 70 miliar serta pengamanan oleh Polda Sumut dan TNI sebesar Rp 87 miliar.

''Karena biaya Pilgub Sumut ini tidak sedikit, kita berharap semua pihak yang terlibat baik penyelenggara, pengawas, maupun peserta membuat proses pemilihan ini menghasilkan pemimpin berkualitas,'' kata Chaidir Ritonga, Wakil Ketua DPRD Sumut saat dihubungi Tribun, Minggu (2/12/2012) malam.

Chaidir mengatakan ada empat faktor determinan yang sangat berpengaruh dalam Pilgub Sumut, yakni uang, penyelenggara pemerintahan, penyelenggara pilkada, dan penyusunan semua data dan adminitrasi.
"Masalahnya masyarakat kurang peduli. Masyarakat kecewa karena siapapun yang akan terpilih tidak berpengaruh pada kehidupan mereka," ujarnya.

Untuk memperoleh kembali kepedulian masyarakat, kontestan jangan mempersempit pikiran masyarakat dengan melakukan tebar pesona dan juga money transaction. "Masyarakat kita saat ini lebih banyak miskin struktual yaitu miskin ekonomi, pendidikan dan wawasan sehingga sangat rentan terhadap kontestan yang memanfaatkan kelemahan ini, "  katanya.

Ia berharap masyarakat melihat dan mempelajari jejak rekam lima pasangan konstestan yang akan bertarung. Lihat integritas, wawasan dan kemauannya untuk memajukan suatu daerah. Selain itu para konsestan atau calon gubernur dan wakil gubernur harus memenangkan pilkada dengan kehormatan sehingga pilkada berkualitas tinggi dan masyarakat juga terhormat.

Ketua KPU Sumut, Irham Buana mengatakan dana yang disetujui DPRD Sumut untuk penyelenggaraan Pilgub Sumut dua putaran sebesar Rp 482 miliar.

Irham mengakui pembangunan demokrasi juga sangat penting sehingga dibutuhkan dana yang besar. Namun ia mengatakan untuk menciptakan pemilihan yang berkualitas, bukan hanya tugas KPU saja. Tapi juga tugas  pemerintah, partai, dan masyarakat juga harus mengambil bagian dan berpartisipasi.

"Tugas kami hanya dalam pelayanan dan selebihnya tergantung peran masyarakat dan pemerintah. Masyarakat juga harus berpartisipasi dengan menggunakan hak pilihnya, " kata Irham, Minggu malam.

Irham menyatakan hal yang sama bahwa masyarakat harus berpartisipasi dalam pemilihan dengan melaporkan bila ada keluarga yang sudah meninggal dan bila pindah alamat. Hal ini untuk menghindari kartu pemilihan ganda atau keluarnya kartu pemilih bagi orang yang sudah meninggal. "Masyarakat harus melek politik mulai dari proses dan segi preventif, " ujarnya.

Irham menuturkan Panwas memang bertugas untuk menjaga dan menyelamatkan pemilu. Namun partai juga mempunyai tanggung jawab untuk mengajukan calon pemimpin yang  berkualitas. Selain itu sebaiknya setiap konsestan memberikan dafar kekayaan yang riil sehingga masyarakat tahu seberapa besar kekayaannya sebenarnya dan tidak ada masalah di kemudian hari.

Ketua Panwas Sumut, David Susanto mengatakan DPRD Sumut hanya menyetujui anggaran Rp 70 miliar dari usulan Rp 123 miliar.  "Padahal seharusnya untuk baiknya, dana untuk panwas itu sebesar 20-30 persen dari dana KPU, " katanya.

Sedangkan Polda Sumut berharap jumlah dana hibah pengamanan Pilgub Sumut 2013 sebesar Rp 87 miliar yang telah diajukan disetujui DPRD Sumut.

Kepala Biro Operasional Polda Sumut Kombes Iwan Hari Sugiarto mengatakan, anggaran yang disusun itu berdasarkan fakta lapangan dan bisa dipertanggungjawabkan. "Kalau dikurangi, ya kita akan kurangi kekuatan di lapangan nanti," kata Hari ketika dihubungi Tribun, Kamis (29/11/2012) lalu.