IPW: Pengangkatan Brigjen Jodie Jadi Kapolda Jabar Harus Dibatalkan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kapolda Lampung Brigjen Jodie Roseto akan menggantikan Irjen Putut Eko Bayuseno, sebagai Kapolda Jawa Barat.

Itu tertuang dalam Surat Keputusan Kapolri Nomor 640 Tertanggal 26 Oktober 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dalam Jabatan Baru di Lingkungan Polri.

Menyikapi hal tersebut, Presidium Indonesian Police Watch (IPW) Neta S Pane menganggap, pengangkatan Brigjen Jodie yang saat ini masih menjabat sebagai Kapolda Lampung harus dibatalkan.

“Presiden SBY perlu mendesak Kapolri segera menganulir pengangangkatan Jodie sebagai Kapolda Jabar (Jawa Barat), dan tidak menandatangani kenaikan pangkat Jodie dari Brigjen ke Irjen. Sebab, Jodie sudah gagal menjalankan tugas pengamanan di Kalianda, Lampung Selatan,” ujar Neta dalam siaran persnya kepada wartawan, Selasa (30/10/2012).

Kerusuhan di Lampung yang kian berkepanjangan, lanjutnya, membuat 14 warga tewas dan ratusan warga lain mengungsi. Seharusnya, insiden ini tidak terjadi jika polisi bekerja profesional.

“Kapolda Lampung dan jajarannya telah gagal melaksanakan tugasnya di Lampung, sehingga bentrokan makin melebar dan menambah korban jiwa,” ucapnya.

Kelemahan penanganan kamtibmas di Lampung, tutur Neta, akan berdampak pada kinerjanya Brigjen Jodie, jika nanti menjadi Kapolda Jabar.

Apalagi, Jabar lebih rawan ketimbang Lampung. Plus, Jabar juga bakal menggelar pemilukada.

“IPW menilai, prestasi Brigjen Jodie sebenarnya biasa-biasa saja. Seharusnya Kapolda di Jawa, terutama Jabar, adalah pati berpangkat Irjen atau Brigjen senior, yang sudah pernah menjadi Kapolda di Jawa, seperti di Banten dan Yogya,” kata Neta.

Jika Brigjen Jodie tetap dipaksakan menjadi Kapolda Jabar, Neta sangat menyayangkannya. Ia mengkhawatirkan, Jodie tidak mampu mengantiaisipasi situasi di Jabar.

“Apalagi, mengingat jam terbangnya belum memadai, dan tidak mampu mengendalikan kerusuhan di Lampung Selatan,” cetusnya. (*)