Panwascam Temukan Kejanggalan

TRIBUNNEWS.COM, GARUT - Verifikasi berkas dukungan bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat jalur perseorangan mulai diperiksa oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) di tingkat desa atau kelurahan.

Di Kabupaten Garut Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Selaawi menemukan kejanggalan pada jumlah dukungan terhadap pasangan bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar, Dikdik Mulyana Arief Mansyur dan Cecep NS Toyib.

Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) Selaawi, Ade Farhan, mengatakan jumlah dukungan terhadap pasangan tersebut di Desa Pelitaasih, Kecamatan Selaawi, Kabupaten Garut, dinilai tidak wajar. Jumlah penduduk Desa Pelitaasih, ujarnya, sebanyak 3.347 jiwa. Sedangkan, berdasarkan data awal dari KPU Provinsi Jawa Barat, jumlah pendukung pasangan di Desa Pelitaasih mencapai 5.185 orang.

"Tidak masuk akal. Kalaupun bayi dan anak-anak di Desa Pelitaasih didaftarkan sebagai pendukung, tidak akan mencapai angka 5.185," katanya saat ditemui di Kantor Setda Garut, Rabu (10/10/2012). Setelah diverifikasi ulang, ujarnya, pendukung pasangan tersebut di Desa Pelitaasih mencapai 1.870.

Di Tasik, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tasikmalaya mulai melakukan verifikasi terhadap pasangan independen ini. Sebagai langkah awal, berkas dukungan pasangan Dikdik-Cecep yang diterima KPU Kota Tasikmalaya dari KPU Provinsi Jabar, dua hari lalu, mulai dibagi-bagikan ke seluruh petugas pemilihan setempat (PPS), di aula kampus STAI, Rabu (10/10/2012).

Anggota KPU Kota Tasikmalaya, Hotum Hotimah, disela acara mengatakan, pasangan Dikdik-Cecep memenuhi persyaratan batas minimal jumlah dukungan.

"Jumlah dukungan suara minimal itu, juga harus berasal dari minimal 50 persen kota dan kabupaten yang ada di Jabar. Kebetulan Kota Tasikmalaya menjadi satu daerah otonom yang dijadikan basis dukungan suara pasangan Dikdik-Cecep," katanya.

Menurut penjelasan dari KPU Pvovinsi, lanjut Hotum, jumlah dukungan suara yang masuk ke KPU Provinsi untuk Kota Tasikmalaya mencapai 91.000 suara. Tapi setelah dilakukan verifikasi bersifat administrasi jumlah yang sah sementara hanya 80.000 suara. "Nah yang 80.000 suara itulah yang akan kami verifikasi di lapangan," ujarnya.

Di Cirebon Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Cirebon kebagian tugas untuk memverifikasi 1.755 surat dukungan. Komisioner KPU Kota Cirebon, Dita Hudayani, mengatakan surat dukungan untuk mereka dari Kota Cirebon berasal dari dua kecamatan, Lemahwungkuk dan Kesambi. Menurutnya, kebanyakan surat dukungan itu disertai lampiran kartu keluarga (KK). Dari tujuh kelurahan, katanya, hanya dua kelurahan yang mengumpulkan KTP.