Kubu KPH Anglingkusumo Tolak Pelantikan Paku Alam IX
Kubu KPH Anglingkusumo menolak pelantikan Paku Alam IX sebagai wakil gubernur DIY periode 2012-2017. Hal ini ditegaskan KPH Wiroyudho selaku
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kubu KPH Anglingkusumo menolak pelantikan Paku Alam IX sebagai wakil gubernur DIY periode 2012-2017. Hal ini ditegaskan KPH Wiroyudho selaku juru bicara keluarga KGPH H. Anglingkusumo kepada Tribunnews.com, lewat sambungan telepon, Selasa (9/10/2012).
“Kami menolak pelantikan Wakil Gubernur, yang menurut kami masih bermasalah. Kalau Gubernurnya tidak kami permasalahkan,” tegasnya.
Menurutnya, ada banyak ketidakadilan yang dialami kubunya saat pengajuan ke DPRD. Kubu Anglingkusumo melihat DPRD tidak melakukan verifikasi factual berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
“DPRD tidak lakukan verifikasi faktual berdasarkan amanat UU keistimewaan. Kami juga sama-sama mendaftarkan diri. Tapi tidak bena dong pemilihannya berdasarkan keterkenalan. Siapa yang lebih legitimate. Kami punya dokumennya lengkap untuk itu,” tegasnya.
Belum lagi, imbuh dia, mengenai dugaan penggunaan ijazah palsu oleh Paku Alam IX. Hal ini juga masih bergulir, dimana pihak Suara Independen Rakyat Indonesia (SIRI) beberapa waktu lalu sudah membuat laporan polisi terkait penggunaan ijazah palsu tersebut. Pun pihak kepolisian sudah bergerak menelusuri data-data yang telah kami berikan.
Karena itu, kubu KPH Anglingkusumo pun akan mengajukan tuntutan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait pelantikan yang akan dilakukan Presiden SBY, Rabu (10/10/2012) besok. Karena dinilai cacat hukum dan harus batal demi hukum.
Selain itu pihaknya juga akan mengajukan tuntutan Pengadilan Agama terkait harta warisan. “Kita akan lakukan penuntutan berdasarkan hukum. Yakni kita akan mem-PTUN-kan dan menuntut ke pengadilan agama,” ungkapnya.
Lebih lanjut ia memastiakn kubunya tidak akan melakukan tindakan yang mengganggu acara pelantikan besok di Gedung Agung. Namun simpatisan KPH Anglingkusumo hanya akan melakukan gerakan simpatik dan damai.
“Akan gerakan oleh simpatisan kami. Kalau pelantikan kami tidak akan ganggu,” komitmennya.
Sementara itu, Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Hardiono Suroso menyebutkan sebanyak 6.000 anggota TNI dan Polri akan bersiaga mengamankan pelantikan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X. Upacara pelantikan berlangsung di Ruang Garuda Gedung Agung Yogyakarta, Rabu (10/10/2012) besok.
Hardiono mengatakan upacara pelantikan harus berjalan aman dan kondusif. Bilapun ada yang ingin menyampaikan aspirasi, Hardiono menyarankan upaya itu harus sesuai dengan aturan.
Klik:
