Aktivis Ragukan Loyalitas Birokrat Terhadap Bupati
Aktivis mahasiswa Nunukan Saddam Husin mengatakan, Bupati Nunukan Basri sebaiknya membuka mata terhadap para pembantunya di birokrasi.
Laporan Wartawan Tribun Kaltim, Niko Ruru
TRIBUNNEWS.COM, NUNUKAN - Aktivis mahasiswa Nunukan Saddam Husin mengatakan, Bupati Nunukan Basri sebaiknya membuka mata terhadap para pembantunya di birokrasi. Sudah saatnya Bupati sadar, jika selama ini masih banyak bawahannya yang tidak loyal terhadapnya.
Indikatornya, kata Saddam, ada sejumlah persoalan yang menjadi keinginan Bupati namun tak direspon para bawahannya di birokrasi. Ia mencontohkan, dalam kasus terbaru Sekretaris Kabupaten Nunukan Zainuddin HZ dan perangkat yang terkait dibawahnya terkesan lepas tangan terhadap persoalan pembongkaran rumah jabatan Bupati Nunukan di Jalan Ujang Dewa, Kecamatan Nunukan Selatan.
"Kasus lainnya misalnya, Zainuddin mempertanyakan pemberhentiannya dari jabatan Sekretaris Kabupaten Nunukan. Dengan terang-terangan menyampaikan kepada publik jika pemberhentiannya tidak sesuai dengan aturan," ujarnya.
Belum lagi, masih banyak pejabat satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang tidak menjalankan instruksi Bupati terkait dengan pelaksanaan program-program janji kampanyenya pada Pemilukada Nunukan 2011 lalu.
"Ini ancaman untuk Bupati. Karena yang terjadi saat ini, ada indikasi sejumlah pegawai negeri sipil (PNS) di Nunukan berusaha menjerumuskan Bupati," ujarnya.
Selain berusaha menjerat Bupati pada tindakan pelanggaran hukum seperti dalam kasus pembongkaran rumah jabatan Bupati Nunukan, para PNS ini juga secara politis telah menghancurkan pencitraan Bupati karena dianggap tidak mampu melaksanakan janji-janji politiknya.
Saddam mengatakan, seharusnya selaku bawahan Zainuddin sebaiknya lebih banyak berkoordinasi dengan Bupati selaku pimpinan daerah. Bukan melemparkan statemen yang justru membentuk image jika Bupati harus bertanggungjawab terhadap pembongkaran rumah jabatan yang belum disertai penghapusan aset.
"Dari awal, mulai dari rencana kemudian ini berlanjut pada usulan, pembahasan di Tim Anggaran Eksekutif hingga disahkan masuk dalam APBD. Seharusnya sebagai bawahan, Zainuddin langsung merespon persoalan itu dengan mempersiapkan mulai dari proses penghapusan aset hingga pelaksanaan rehab bangunan itu selesai. Tapi yang terjadi, ia terkesan lepas tangan dan melempar kesalahan kepada pihak lain," ujarnya.
Saddam juga menyoroti perlawanan yang dilakukan Zainuddin yang menyesalkan pemberhentiannya karena dinilai tidak mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) No 100/2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural jo PP No 13/2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural.
"Ini sudah jelas peringatan bagi Bupati untuk berfikir ulang terhadap penempatan para bawahannya. Ini baru satu kasus yang menunjukkan bawahannya tidak punya loyalitas," ujarnya.
Sikap serupa juga akan dilakukan bawahannya yang lain, ketika merasa tidak diuntungkan baik pada posisi jabatan maupun kebijakan yang dinilai bertentangan dengan hukum.
"Sekarang Bupati bisa menilai, siapa yang loyal siapa yang lepas tangan jika ada masalah. Mau senangnya saja, giliran ada masalah kesalahan dilemparkan kepada Bupati," ujarnya.
Baca Juga:
