LSM Desak Kenaikan TTP PNS Segera Dicabut
Ketua LSM Pancasila Jiwaku Mansyur Rincing mendesak Bupati Nunukan Basri segera mencabut keputusan Bupati N
Laporan Wartawan Tribun Kaltim, Niko Ruru
TRIBUNNEWS.COM INUNUKAN,- Ketua LSM Pancasila Jiwaku Mansyur Rincing mendesak Bupati Nunukan Basri segera mencabut keputusan Bupati Nomor 188.45/93/III/2012 tentang Kenaikan Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP) PNS Daerah. Mansyur kecewa, karena kenaikan tunjangan ternyata tak diikuti dengan peningkatan kedisplinan dan kinerja para pegawai negeri sipil (PNS) di daerah ini.
Ia juga kesal, kenaikan TTP tidak disertai dengan komitmen pemotongan TTP bagi pegawai yang tidak disiplin. Mereka yang terlambat masuk kantor maupun pulang duluan, tak menerima sanksi apapun termasuk pemotongan TTP.
“Kalau ada keraguan (memotong TTP), dicabut saja itu kenaikan TTP. Waktu TTP belum dinaikkan, salah satu okum SKPD menggebu-gebu kenapa ini TTP dinaikkan? Tetapi sudah dinaikkan justru berbuat seenaknya, tidak ada pemotongan,” ujarnya.
Mansyur mengatakan, sejak awal pihaknya sudah mengingatkan agar Bupati tidak menaikkan TTP sebelum kedisplinan dan kinerja PNS di Nunukan meningkat. Namun hal itu tak juga digubris.
“Sekarang Bupati bisa menilai sendiri, apa manfaatnya ini menaikkan TTP? Masyarakat hanya diberikan angin surga, tapi hasilnya nol,” ujarnya.
Ia mengatakan, kalaupun kenaikan TTP ini tetap dipertahankan, tentu Bupati Nunukan harus bertindak tegas dengan segera melakukan pemotongan TTP bagi pegawai yang malas.
“Seharusnya peraturan bupati yang mengatur pemotongan secepatnya dibuat,” ujarnya.
Pejabat yang bertanggungjawab terhadap perbup dimaksud harus segera dievaluasi. “Siapa yang bertanggungjawab? Kalau Kabag Hukum, ditelusuri kenapa perbupnya sampai sekarang belum ada? Kalau ada unsur kesengajaan memperlambat ini, Kabag Hukumnya harus dievaluasi. Harus diganti,” ujarnya.
Persoalan kedisplinan pegawai ini terkait erat dengan pelayanan terhadap masyarakat. Karena itu Bupati harus benar-benar memberikan perhatian dengan memberikan sanksi yang tegas terhadap bawahannya yang masih mbalelo.
“Alangkah bagusnya kalau se- Kalimantan Timur bahwa Nunukan yang memberikan pelayanan terbaik. Dan ini yang bangga pasti masyarakat. Tetapi kalau pelayanan buruk, yang ambil imbasnya justru pemerintah,” ujarnya.
Baca Juga :
