Bahas Kegalauan PON 2012 di Press Corner

Laporan Wartawan Tribun Pekanbaru,  Ariestia

TRIBUNNEWS.COM, PEKANBARU - Pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) ke-VIII hanya tinggal kurang dari tiga bulan. Tapi sampai saat ini greget pelaksanaan masih belum terasa bahkan terkesan makin "galau" dengan munculnya kasus-kasus terkait pengadaan venue.

Hal ini menjadi bahasan Press Corner on air Smart FM dan Tribun Pekanbaru, Senin (25/6/2012) di lobi Cozy SPA. Acara ini menghadirkan pembicara dari instansi pemerintahan, akademisi, pengurus besar PON dan insan pers.

Menjelang perhelatan akbar PON tersebut, lebih sering berbagai pemberitaan negatif yang didengar masyarakat. Seperti penangkapan kasus suap dalam pengadaan venue, hingga terbaru, pembongkaran kursi-kursi main stadium oleh kontraktor.

"Saya agak galau mendengar kata-kata persiapan PON. Karena dalam konteks informasi, pengurus besar gagal menjual greget PON. Yang ada justru pemberitaan yang kontraproduktif dengan perhelatan besar yang seharusnya dijual menjadi komoditi. PB tidak mengurus agenda setting dengan baik agar ini menjadi ajang yang menjual. Saya tidak melihat magnet untuk bisa sampai ke situ," kata Andi Yusran, Dekan Fakultas Komunikasi UMRI

Lemahnya gaung tersebut juga disebabkan oleh tidak ada sinergitas antara PB PON dan media. "Saya setuju ada perasaan galau saat harus menjadi tuan rumah yang baik. Galau karena komunikasi yang dilakukan PB PON tidak maksimal dan tidak pernah melibatkan pers. Kalaupun ada cuma personal sehingga rasanya seperti hanya gawe orang-orang PB PON dan orang-orang Pemerintahan daerah," tambah Syafriadi dari Serikat Perusahaan Pers.

Tidak adanya sinergitas dengan insan pers lokal tampak ketika dalam beberapa kesempatan pertemuan persiapan yang lalu, wartawan tidak diperbolehkan meliput. Meskipun demikian, pelaksanaan hari H, PB PON sendiri sudah menyediakan 1800 kuota untuk wartawan yang meliput saat acara berlangsung. Dari jumlah tersebut, wartawan Riau mendapat porsi sebanyak 500.

Sebagai tuan rumah PON, sudah selayaknya masyarakat Riau mendapatkan porsi lebih dalam hal peran serta mensukseskan perhelatan itu. Namun kenyataannya "kue" tersebut lebih banyak diberikan untuk pihak luar. Contohnya dalam proyek pembangunan PON, hampir tidak ada pengusaha lokal yang mendapat porsi.

Masalah-masalah itu makin diperparah dengan kasus-kasus yang terjadi sehingga masyarakat menjadi risau karena berharap PON bisa sukses. Namun dengan kondisi yang dihadapi sekarang, konsentrasi menjadi pecah padahal waktu hanya tersisa dua bulan lebih dan progress persiapan baru berjalan di bawah 70 persen.

Menurut Zukarnain Kadir, sekretaris dewan (Sekwan) DPRD Riau, pemerintah pusat juga seharusnya memberikan dukungan. Tapi saat ini pemerintah hanya menuntut kesiapan,  sedangkan Komisi Pemberantasan Korupsi terus melaksanakan pemeriksaan. Selain itu tidak ada kepastian hukum seperti keputusan presiden yang bisa memayungi pelaksanaan persiapan serta penggunaan APBN.