Sekjen PAN: Pilpres Sudah Usai, Harus Ada Pihak yang Menyeka Air Mata Emak-Emak

Namun, ia juga meminta masyarakat mengawasi jalannya pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.

Karena itu, ia mengingatkan partai-partai pengusung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno tak perlu berebut kursi menteri.

"Soal kekuasaan berikan kepercayaan dan kesempatan yang utuh ke Jokowi dan Ma'ruf Amin dengan menterinya. Nanti lima tahun kita awasi," ujar Amien.

"Dan itulah imbas demokrasi. Kalau itu (pembentukan koalisi pemerintahan) terjadi, kita enggak usah ada seperti gempa bumi," kata Amien.

Karena itu, Amien mengatakan, pembentukan koalisi pemerintahan jangan dijadikan dasar untuk rekonsiliasi seusai Pilpres 2019.

Amien menyatakan semestinya rekonsiliasi dilakukan tanpa ada iming-iming jatah kursi menteri.

Sebab, kata Amien, partai oposisi tetap dibutuhkan dalam negara demokrasi. Jika semua partai di parlemen mendukung pemerintah, tak akan ada kritik untuk menjaga kualitas kebijakan.

Ia juga meminta konflik seusai pilpres jangan dijadikan alasan adanya pembagian jatah menteri dalam rekonsiliasi.

"Saya ingin katakan, kita sikapi sesuatu yang amat sangat kecillah. Masalah ini (konflik seusai pilpres) jangan dibesar-besarkan. Kemudian seolah akan pecah, akan ada huru-hara. Itu jauh dari kamus bangsa Indonesia," tutur Amien.

"Kita sudah mengalami berkali-kali lebih dahsyat pun. Ini (konflik usai pilpres) ecek-eceklah. Ada 1948 di Madiun, ada 1965 PKI. Ini (pilpres) cuma enteng saja. Ini enteng saja enggak usah dibesar-besarkan," kata dia.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Amien Rais: Jokowi Itu Mudeng Demokrasi"

Sikap Demokrat

Sinyal Partai Demokrat untuk bergabung dengan koalisi Jokowi-Maruf Amin kian berhembus kencang.

Terlebih Presiden Jokowi setidaknya sudah dua kali memanggil Ketua Kogasma Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY ke Istana Negara Jakarta dan Istana Bogor.

Bergulir pula isu ‎AHY bakal masuk dalam daftar menteri pada Kabinet Kerja Jokowi-Maruf Amin.