Kamis, 2 Oktober 2025

Pilpres 2019

UPDATE Berita Politik Terbaru Pasca Putusan MK: Jokowi-Prabowo akan Bertemu pada 30 Juni

Setelah putusan MK, Jokowi dan Prabowo akan bertemu pada 30 Juni. Sementara Demokrat dan PAN sebut koalisi sudah berakhir.

Penulis: Sri Juliati
Instagram @jokowi/@prabowo
Jokowi dan Prabowo. 

Dengan demikian, Zulkifli mengaku akan segera melakukan rapat internal untuk menentukan langkah dan sikap partainya.

Menurut dia, rapat internal itu akan dilakukan dalam waktu dekat.

"Nanti akan ditentukan waktunya," kata Ketua MPR RI ini.

Baca: Zulkifli Hasan Sebut Koalisi Indonesia Adil dan Makmur Telah Berakhir

Baca: Sidang Putusan MK Belum Rampung, Zulkifli Hasan Tinggalkan Kediaman Prabowo

Hal senada juga disampaikan Sekjen Partai Demokrat, Hinca Panjaitan.

"Saya kira iya (koalisi berakhir)," ujar Hinca saat ditemui di Kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Jumat (28/6/2019).

Hinca menjelaskan, koalisi yang terbentuk antara Partai Gerindra, PKS, PAN, PKS, Demokrat dan Partai Berkarya, merupakan koalisi parpol pendukung pasangan Prabowo-Sandiaga.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat (PD) Hinca Panjaitan memberikan keterangan kepada wartawan terkait surat Ketua Umum PD Susilo Bambang Yudhoyono yang mengkritik konsep kampanye akbar Capres-Cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Senin (8/4/2019). Partai Demokrat menegaskan masih solid mendukung Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno dalam Pilpres 2019.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat (PD) Hinca Panjaitan memberikan keterangan kepada wartawan terkait surat Ketua Umum PD Susilo Bambang Yudhoyono yang mengkritik konsep kampanye akbar Capres-Cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Senin (8/4/2019). Partai Demokrat menegaskan masih solid mendukung Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno dalam Pilpres 2019. (Tribunnews/JEPRIMA)

Koalisi tersebut berakhir saat MK memutuskan permohonan sengketa hasil pilpres.

Artinya, saat ini tidak ada lagi istilah calon presiden dan calon wakil presiden, yang ada adalah presiden dan wakil presiden terpilih.

"Jadi saya jelaskan, koalisi lima parpol ini dalam rangka mengusung pasangan calon presiden."

"Kemarin setelah diketuk oleh MK tidak ada lagi calon presiden itu, yang ada adalah presiden terpilih," kata Hinca.

"Maka koalisi untuk paslon presiden itu telah berakhir," ujar dia.

3. Demokrat merapat ke Jokowi?

KORDINASI PANSEL - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manunsia (Menkum HAM), Amir Syamsuddin mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jalan  Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (26/8/2014). Kedatangan Amir untuk melakukan koordinasi terkait panitia seleksi (Pansel) dalam mencari pimpinan KPK mengantikan Busyro Muqoddas.
KORDINASI PANSEL - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manunsia (Menkum HAM), Amir Syamsuddin mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (26/8/2014). Kedatangan Amir untuk melakukan koordinasi terkait panitia seleksi (Pansel) dalam mencari pimpinan KPK mengantikan Busyro Muqoddas. (Warta Kota/henry lopulalan)

Di saat Koalisi Adil dan Makmur berakhir, Partai Demokrat membuka peluang untuk bergabung dengan kubu Jokowi-Ma'ruf.

Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat, Amir Syamsuddin menyatakan, partainya terbuka jika ada tawaran dari Jokowi-Ma'ruf untuk bergabung dalam pemerintahan.

"Saya kira semua opsi terbuka, tanpa perlu kita memperlihatkan, mempertontonkan kerakusan pada kekuasaan," kata Amir kepada Kompas.com, Jumat (28/6/2019).

Halaman
1234
Rekomendasi untuk Anda
AA

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved