Pilpres 2019

Pasca Putusan MK, Jokowi-Prabowo Bertemu 30 Juni, Demokrat & PAN Sebut Koalisi Berakhir

Tayang: Jumat, 28 Juni 2019 16:36 WIB

Penulis: Sri Juliati

Editor: Tiara Shelavie

Pasca Putusan MK, Jokowi-Prabowo Bertemu 30 Juni, Demokrat & PAN Sebut Koalisi Berakhir

Irwan Rismawan/Tribunnews.com

Capres nomor urut 01 Joko Widodo (kiri) dan Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto (kanan) berjalan bersama usai menandatangani prasasti deklarasi damai saat meghadiri Deklarasi Kampanye Damai Pemilu Serentak 2019 di Silang Monas, Jakarta, Minggu (23/9/2018). Deklarasi Kampanye Damai Pemilu Serentak 2019 yang diikuti KPU, pasangan Capres dan Cawapres, dan 16 partai politik nasional tersebut mengambil tema 'Kampanye anti SARA dan HOAKS untuk menjadikan pemilih berdaulat agar negara kuat'.

Dengan demikian, Zulkifli mengaku akan segera melakukan rapat internal untuk menentukan langkah dan sikap partainya.

Menurut dia, rapat internal itu akan dilakukan dalam waktu dekat.

"Nanti akan ditentukan waktunya," kata Ketua MPR RI ini.

Baca: Zulkifli Hasan Sebut Koalisi Indonesia Adil dan Makmur Telah Berakhir

Baca: Sidang Putusan MK Belum Rampung, Zulkifli Hasan Tinggalkan Kediaman Prabowo

Hal senada juga disampaikan Sekjen Partai Demokrat, Hinca Panjaitan.

"Saya kira iya (koalisi berakhir)," ujar Hinca saat ditemui di Kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Jumat (28/6/2019).

Hinca menjelaskan, koalisi yang terbentuk antara Partai Gerindra, PKS, PAN, PKS, Demokrat dan Partai Berkarya, merupakan koalisi parpol pendukung pasangan Prabowo-Sandiaga.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat (PD) Hinca Panjaitan memberikan keterangan kepada wartawan terkait surat Ketua Umum PD Susilo Bambang Yudhoyono yang mengkritik konsep kampanye akbar Capres-Cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Senin (8/4/2019). Partai Demokrat menegaskan masih solid mendukung Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno dalam Pilpres 2019. (Tribunnews/JEPRIMA)

Koalisi tersebut berakhir saat MK memutuskan permohonan sengketa hasil pilpres.

Artinya, saat ini tidak ada lagi istilah calon presiden dan calon wakil presiden, yang ada adalah presiden dan wakil presiden terpilih.

"Jadi saya jelaskan, koalisi lima parpol ini dalam rangka mengusung pasangan calon presiden."

"Kemarin setelah diketuk oleh MK tidak ada lagi calon presiden itu, yang ada adalah presiden terpilih," kata Hinca.

"Maka koalisi untuk paslon presiden itu telah berakhir," ujar dia.

3. Demokrat merapat ke Jokowi?

KORDINASI PANSEL - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manunsia (Menkum HAM), Amir Syamsuddin mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (26/8/2014). Kedatangan Amir untuk melakukan koordinasi terkait panitia seleksi (Pansel) dalam mencari pimpinan KPK mengantikan Busyro Muqoddas. (Warta Kota/henry lopulalan)

Di saat Koalisi Adil dan Makmur berakhir, Partai Demokrat membuka peluang untuk bergabung dengan kubu Jokowi-Ma'ruf.

Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat, Amir Syamsuddin menyatakan, partainya terbuka jika ada tawaran dari Jokowi-Ma'ruf untuk bergabung dalam pemerintahan.

"Saya kira semua opsi terbuka, tanpa perlu kita memperlihatkan, mempertontonkan kerakusan pada kekuasaan," kata Amir kepada Kompas.com, Jumat (28/6/2019).

Halaman selanjutnya

Halaman

1 2 3 4