Pilpres 2019
Moeldoko Prediksi Sidang Putusan MK Besok Tidak Terlalu 'Panas'
Pemerintah sudah mengetahui kelompok-kelompok mana yang tidak menginginkan adanya rekonsiliasi antara Jokowi dengan Prabowo.
Terutama bagi Partai Gerindra yang dipimpin rival Jokowi dalam Pilpres 2019, Prabowo Subianto.

Sebagaimana dikutip dari wawancara khusus dengan Jakarta Post, Rabu (11/6/2019) kemarin, Jokowi mengaku, membuka diri bagi siapa saja yang ingin bekerja sama membangun negara.
“Saya terbuka kepada siapa saja yang ingin bekerja sama untuk mengembangkan dan membangun negara bersama,” ujar Jokowi saat ditanya spesifik mengenai kemungkinan masuknya Gerindra ke koalisi pendukung pemerintah.
“Sangat tidak mungkin bagi kami untuk membangun negara sebesar Indonesia sendirian. Kami membutuhkan kerja bersama,” lanjut dia.
Posisi Gerindra di DPR periode 2019-2024 relatif kuat. Pada Pileg 2019, Gerindra menempati urutan ketiga parpol yang memperoleh suara terbanyak dengan 17.594.839 suara atau 12,57 persen.
Meski demikian, Jokowi menegaskan, prinsip yang akan dikedepankan adalah musyawarah untuk mufakat sekaligus kontrol yang baik dalam menjalankan pemerintahan.
“Semangat kita tetap musyawarah untuk mufakat. Bagaimanapun, sebuah negara demokrasi besar tetap membutuhkan kontrol, baik dari internal maupun dari eksternal,” ujar Presiden.
Lebih akrab dengan Gerindra Masih dikutip dari Jakarta Post, elite tiga parpol pendukung pemerintah, yakni PDI-P, PKB dan PPP juga telah berbincang mengenai kemungkinan mengundang Gerindra bergabung ke koalisi.
Koalisi sudah gemuk
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menilai kalau sampai saat ini partai pendukung koalisi pasangan Jokowi-Maruf Amin sudah cukup besar.
Cak Imin mengisyaratkan untuk komposisi partai pendukung di koalisi paslon 01 sudah cukup, sehingga tidak memerlukan adanya penambahan partai politik oposisi untuk bergabung.
Baca: Tak Sempat Menonton Pawai Pembukaan PKB 2019? Ini Ulasan dan Ragam Tarian yang Ditampilkan
Namun, Cak Imin pun tidak mempermasalahkan kalau pada akhirnya terdapat partai oposisi yang bergabung jikalau hal itu dilakukan dalam rekonsiliasi nasional.
"Sementara yang ada saja," ucap Cak Imin saat ditemui di Kantor DPP PKB, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (17/6/2019).
"Ya pada dasarnya koalisi pendukung 01 sudah gemuk ya. Jumlahnya besar, sehingga di DPR tak perlu tambahan lagi. Tapi kalau dalam rekonsiliasi nasional, why not, tak masalah," tambahnya.

Sebelumnya, Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional (PAN) mengisyaratkan bergabung ke koalisi pendukung paslon 01, Jokowi-Maruf Amin.
Kabar tersebut pun diawali dari pertemuan antara Komandan Kogasma Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dengan Jokowi di Istana Negara.
Selanjutnya, berkembang ketika AHY bersama Edhy Baskoro Yudhoyono (Ibas) mengunjungi Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri pada moment Idul Fitri, lalu.
Baca: Partai Demokrat DKI Tolak Rencana KLB yang Diusulkan Sejumlah Tokoh Senior Partai
Sementara, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan pun pernah bertemu dengan Presidem Jokowi usai Pilpres 2019.
Pertemuan keduanya diisukan membahas soal koalisi.