Prabowo Tolak Hasil Pilpres, TKN: Tidak Siap Kalah hingga KPU Heran

Simak fakta-fakta dari aksi Prabowo Subianto menolak hasil Pilpres 2019, tanggapan TKN, BPN, hingga KPU seperti ini

TRIBUNNEWS.COM - Pernyataan Capres 02, Prabowo Subianto akan menolak hasil penghitungan suara Pemilu 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) mendapat reaksi dari sejumlah pihak.

Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin dan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga berpendapat, mulai dari soal kalah dan menang hingga kecurangan dalam Pemilu.

Berikut fakta-fakta yang dirangkum Tribunnews.com perihal pernyataan Prabowo menolak hasil Pilpres.

Baca: Fakta & Misteri 2 Kasus Mutilasi di Palembang dan Malang, Oknum Tentara jadi DPO dan Sugeng

Seperti diberitakan, Prabowo menyatakan akan menolak hasil penghitungan suara Pemilu 2019 yang dilakukan oleh KPU.

Sebab, Prabowo Subianto menganggap telah terjadi kecurangan selama penyelenggaraan pemilu, dari mulai masa kampanye hingga proses rekapitulasi hasil perolehan suara yang saat ini masih berjalan.

"Saya akan menolak hasil penghitungan suara pemilu, hasil penghitungan yang curang," ujar Prabowo saat berbicara dalam acara 'Mengungkap Fakta-Fakta Kecurangan Pilpres 2019' di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Selasa (14/5/2019).

Lalu inilah fakta-faktanya.

1. TKN sebut Prabowo tidak siap kalah dan tidak siap menang

Diberitakan Tribunnews.com, TKN Joko Widodo-Ma'ruf Amin menyayangkan pernyataan BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang menolak hasil pemilu.

TKN berpendapat, BPN seharusnya menunggu terlebih dahulu penetapan hasil pemilu resmi oleh KPU.

"Kedua, yang kami sayangkan penolakan itu tidak dibangun atas data dan fakta," kata Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf, Abdul Kadir Karding di Jakarta, Rabu (15/5/2019).

Menurut Karding, apa yang dilakukan BPN hanyalah asumsi dan wacana bahwa telah terjadi kecurangan.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengatakan, sayangnya kubu BPN Prabowo tidak memberikan ditail lebih soal posisi kecurangan yang dimaksud serta siapa yang melakukan hal itu.

BPN, lanjut Karding, juga tidak menjelaskan bagaimana model dan modus kecurangan pemilu yang mereka ungkapkan.