Pendidikan GOPilpres 2019
Belum Dipastikan Hadir, KPK Siap Berikan Masukan untuk Bahan Debat Pilpres 2019
KPK telah menerima surat dari KPU terkait permintaan kesediaan pimpinan KPK menjadi panelis dalam debat Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.
lihat foto
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - KPK telah menerima surat dari KPU terkait permintaan kesediaan pimpinan KPK menjadi panelis dalam debat Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2019.
Juru Bicara KPK Febri Diansyah menjelaskan pihaknya setelah menimbang beberapa aspek terkait permintaan KPU tersebut.
Di antaranya upaya pencegahan tindak pidana korupsi.
Baca: KPK Berencana Panggil Lagi Mantan Gubernur Jabar Aher Jadi Saksi Suap Meikarta
KPK memutuskan akan terlibat secara substansi dalam rapat-rapat dan pembahasan materi debat yang akan dihadiri para panelis, pakar atau ahli yang diundang KPU.
"Sehingga di rapat-rapat tersebut, kami dapat menyampaikan poin-poin krusial yang perlu dibahas dan dimintakan pendapatnya pada para pasangan calon," ujar Febri kepada wartawan, Jumat (4/1/2019).
Baca: Jadi Imam dan Khatib, Ini yang Dibicarakan Habib Bahar bin Smith
Namun, pimpinan KPK belum bisa dipastikan hadir dadam debat Pilpres 2019 yang diselenggarakan KPU tersebut.
"Terkait dengan apakah KPK akan hadir atau tidak hadir pada kegiatan debat pada tanggal 17 Januari 2019, hal tersebut masih kami pertimbangkan dengan melihat aspek risiko independensi kelembagaan dan posisi sebagai institusi penegak hukum," terang Febri.
Baca: Saat Tergulung Tsunami, Ade Jigo: Saya Kayak Bukan di Dunia Lagi
KPK, menurut Febri, akan ikut secara substansi menyusun bersama materi debat dengan panelis dan pakar lain.
Namun belum memutuskan apakah akan hadir dalam kegiatan debat tersebut karena berbagai pertimbangan.
Ia menggariskan, KPK berharap semua pihak bisa mendukung proses penyelenggaraan Pemilu 2019 agar Indonesia bisa mendapatkan pemimpin yang sebaik-baiknya berdasarkan keinginan rakyat yang memilih.
"Paling utama bagi kami adalah, harapan agar Presiden, Wakil Presiden, Anggota DPR, DPRD dan DPRD yang terpilih menyadari bersama tentang pentingnya upaya pemberantasan korupsi untuk mewujudkan kesejahteraan yang adil di Indonesia," katanya.
