Peran Kiai Ma'ruf dan Mulai Padamnya Serangan ''Anti Islam'' Terhadap Jokowi

Irma menyebut, ada tiga wilayah di Banten yang menjadi lumbung suara pasangan calon presiden nomor urut 01 yakni, Serang, Tangerang Selatan da Lebak.

"Itu yang saat ini menjadi lumbung kita," tambahnya.

Politisi Nasdem ini pun mengatakan, adapun faktor perubahan peta suara berubah karena pada 2019, Golkar berada dalam barisan pendukung Jokowi.

Selain itu, faktor cawapres Ma'ruf Amin yang berasal dari Banten dan memiliki peran menarik dukungan ulama.

"Salah satunya dari Golkar tentu, kemudian dari para ulama juga yang ketiga juga memang TKN juga bekerja di sana, relawan TKN juga bekerja di sana," jelas Irma.

Isu anti Islam

Sementara menyikapi serangan anti Islam yang dialamatkan kepada Jokowi, Ma'ruf Amin sendiri menyindir kelompok tersebut.

Menurut Ma'ruf, orang-orang yang melemparkan tuduhan itu telah mengidap sakit mata kebencian. "Heran saya, kok masih dibilang anti-Islam. Aneh, lah. Saya tak habis pikir itu, ini menurut saya kena penyakit mata kebencian," ujarnya saat memberi tausiah di kediamannya, pekan lalu.

Ma'ruf pun mengaku heran dengan tudingan yang menyebut Jokowi anti-Islam. Padahal, kata dia, dalam Pemilihan Presiden atau Pilpres 2019, Jokowi sudah menggandeng ulama sebagai pendamping.

Menurut Ma'ruf Amin, tudingan bahwa Jokowi anti-Islam adalah cara paling efektif agar masyarakat membenci calon presiden inkumben itu.

Ma'ruf juga mengingatkan, di masa pemerintahan Presiden Jokowi-lah juga dibentuk bank-bank wakaf mikro di pesantren. "Pak Jokowi juga yang mendirikan Komite Nasional Keuangan Syariah," katanya.

Kriminalisasi ulama

Pun demikian dengan tudingan Jokowi mengkriminalisasi ulama. Ma'ruf Amin mengatakan, sejak lama ia telah menyatakan bahwa tak ada kriminalisasi ulama.

Menurut dia, ada cara pandang yang tak tepat merespons upaya hukum yang dilakukan oleh penegak hukum. "Saya sejak lama menegaskan tidak ada kriminalisasi ulama. Kalau misalnya pelanggaran hukum, itu bukan hanya ulama, yang lain juga (diproses hukum)," ujar Ma'ruf di Posko Cemara, Jakarta, Selasa (11/12/2018).

Ma'ruf mengatakan, wajar jika seseorang yang melanggar hukum dilaporkan ke polisi dan diproses, termasuk ulama. Menurut dia, proses itu adalah proses hukum yang biasa, tidak ada indikasi kriminalisasi.