Ketum Muhammadiyah Minta Pemerintah Tanggungjawab Jika Penularan Covid-19 Makin Parah Usai Pilkada

Laporan wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menanggapi sikap pemerintah dan DPR yang bersikukuh menggelar Pilkada di tengah makin parahnya penularan Covid-19 di tanah air.

Haedar mengakui sikap pihaknya bersama ormas lain adalah wujud tanggung jawab moral atas keselamatan bangsa.

"Sikap Muhammadiyah dan ormas lainnya tidak lain untuk kepentingan bersama, karena ketika wabah terus meluas yang rugi bangsa Indonesia," ujar Haedar kepada Tribunnews.com, Selasa (22/9/2020).

Dirinya mengingatkan bahwa saat ini prosentase kematian akibat Covid-19 di negeri ini termasuk tinggi, bahkan untuk tenaga kesehatan yang tertinggi, bila dibanding negara lain.

Baca: Positif Covid-19, Calon Petahana Pilkada Berau 2020, Muharram, Meninggal Dunia

Baca: Anggaran Melonjak Rp 20,46 Triliun Jika Pilkada Serentak Jadi Digelar

Baca: KPU Finalisasi Draf Revisi PKPU Tentang Penyelenggaraan Pilkada Saat Pandemi Covid-19

Sehingga usulan penundaan diajukan demi mencegah timbulnya korban akibat pelaksanaan Pilkada.

Dirinya berharap pemerintah bersama pemangku kepentingan mau menunda gelaran Pilkada.

"Saran Muhammadiyah cukup elegan, agar pemerintah bermusyawarah secara optimal dengan DPR dan KPU demi keselamatan jiwa rakyat Indonesia.

Mau menunda atau meneruskan pilkada sepenuhnya tergantung kearifan dan sikap kenegarawanan mereka," tutur Haedar.

Haedar meminta pemerintah bersama KPU dan DPR mau bertanggungjawab jika terdapat konsekuensi yang ditanggung akibat penyelenggaraan Pilkada.

"Apapun keputusannya, yang penting pemerintah, DPR, KPU, dan semua pihak terkait benar-benar seksama dan dapat bertanggungjawab sepenuhnya atas segala keadaan dan konsekuensinya di belakang hari," kata Haedar.

Menurutnya, jika berkaca pada pelaksanaan pendaftaran calon yang menyebabkan kerumunan. Menurutnya hal ini berpotensi menyebabkan penularan Covid-19.

Semenjak new normal atau adaptasi baru, menurut Haedar, angka positif Covid-19 bertambah signifikan setelah new normal atau adaptasi baru diberlakukan.

Sehingga Rumah Sakit kelebihan beban dan disiplin masyarakat tidak dapat dikendalikan dengan baik.

Haedar juga meminta pemerintah untuk terjun langsung ke lapangan, demi melihat realita terkait makin tingginya penyebaran virus corona.